Komisi VIII DPR: SKB Harusnya Berisi Pembubaran Ahmadiyah

Jakarta - Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Ahmadiyah dinilai tidak tegas. SKB seharusnya memuat pembubaran Ahmadiyah karena telah menodai dan melecehkan ajaran Islam.

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi VII DPR Hasrul Azwar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/6/2008).

"Kalau sudah pada tahap menista, melecehkan, pemerintah seharusnya tidak hanya sebatas melarang, tapi juga membubarkan organisasi ini," ujar Hasrul.

Politisi PPP ini melanjutkan, SKB yang baru saja dikeluarkan dikhawatirkan tidak efektif di lapangan. Sebab Jamaah Ahmadiyah telah menyebar di mana-mana.

"Bisa saja pemerintah melarang, tapi secara diam-diam ajaran masih bisa terlaksana," imbuh Hasrul.

Menurut Hasrul, Komisi VIII akan memanggil ketiga menteri yang menandatangani SKB tersebut pada rapat dengar pendapat Kamis 12 Juni. Rapat tersebut akan mengevaluasi SKB yang dikeluarkan oleh mereka.

"Kita akan minta penjelasan kepada pemerintah, kenapa begitu keputusannya. Awalnya rapat untuk mendorong SKB dikeluarkan. Karena itu akan diganti dengan evaluasi SKB yang baru saja terbit," pungkasnya. (irw/djo)