Kemandirian Industri Pertahanan, Anggaran Riset Diperhatikan

Jakarta - Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menanggapi positif bila ada kemandirian industri pertahanan bagi kebutuhan alutsista TNI. Hanya saja, pemerintah juga harus perhatikan anggaran risetnya.

"Saya apresiasi langkah TNI AL. Ini upaya melepaskan belenggu kredit ekspor pengadaan alutsista," kata anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Happy Bone Zulkarnaen kepada wartawan usai Sarasehan Kemandirian Industri Alutsista AL di Mabes Angkatan Laut, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (5/6/2008).

Happy Bone mengatakan, selama ini dalam pengadaan alutsista dari luar negeri, Indonesia selalu didikte dalam tiga hal. Politik, karena harus beli dalam satu pabrik dan satu negera, teknologi serta SDM. "Riset memang jadi problem utama kita dalam kemandirian, ya harus didongkrak riset," jelasnya.

Happy Bone mengakui, selama ini anggaran riset memang sangat kecil, sehingga harus ada komitmen bersama agar riset menjadi sesuatu yang benar-benar diberdayakan.

"Tapi ini memang mahal, apalagi anggaran TNI juga kecil, dari anggaran pertahanan yang ideal Rp 100 triliun cuma Rp 36 triliun. Jadi kita punya 36 persen dari kebutuhan minimal, kita harus perhatikan riset," imbuhnya. (zal/mly)