Politik Ekonomi Neolib, Sayonara Pasal 33 UUD 45

Stockholm - Orientasi politik ekonomi saat ini berkiblat pada mazhab neoliberalisme dan tidak didasarkan pada pasal 33 UUD 45 yang mengedepankan kesejahteraan rakyat.

Hal itu dikemukakan Tom Iljas dari Stockholm, mewakili kelompok masyarakat seminar pada Dialog Interaktif dengan tema "Retrospeksi dan Tantangan ke Depan", yang digelar KBRI Stockholm (25/5/2008) dalam rangka memperingati 100 tahun Harkitnas, bertepatan dengan Peringatan 80 Tahun Sumpah Pemuda dan 10 Tahun Reformasi.

Iljas menggarisbawahi bahwa perkembangan demokrasi di Indonesia memang telah mendukung adanya kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan berserikat. Namun di bidang ekonomi masih banyak yang belum mengalami kemajuan.

"Kebijakan pemerintah di bidang ekonomi cukup memprihatinkan terutama dalam kaitannya dengan pemilikan aset negara oleh pihak asing," tegas Iljas.

Dikatakan, kebijakan ekonomi tersebut kurang menguntungkan masyarakat kecil, sehingga kemiskinan bertambah.

Menurut Iljas hal itu disebabkan karena orientasi politik ekonomi yang berkiblat pada mazhab neoliberalisme dan tidak didasarkan pada pasal 33 UUD 45 yang mengedepankan kesejahteraan rakyat.

Untuk itu diperlukan pemimpin yang mempunyai komitmen kuat pada arah, strategi dan orientasi politik ekonomi yang tepat dan mengedepankan demokrasi ekonomi serta persatuan nasional yang kuat.

Diakui Iljas bahwa kebangkitan nasional merupakan suatu proses. "Oleh karenanya tidak bisa mengharapkan perubahan yang berlangsung dengan cepat," demikian Iljas.
(es/es)