Wapres Ancam Tindak Pejabat yang Halangi Rakyat Terima BLT

Jakarta - Banyak pejabat daerah terang-terangan menolak penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT). Wapres Jusuf Kalla (JK) tak gentar. JK malah mengancam akan menindak mereka yang menghalangi rakyat menerima haknya.

"Kewajiban pemerintah itu menjaga rakyatnya. BLT itu kan kewajiban pemerintah dan rakyat punya hak menerima," kata JK saat jumpa pers di Istana Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat(23/5/2008).

JK mengibaratkan, hak yang dimiliki rakyat untuk menerima BLT ini sama halnya dengan hak dalam pemilu. Rakyat bisa menggunakannya atau tidak.

Tindakan apa yang akan dilakukan pemerintah? "Ya kalau dalam peraturan pegawai itu ditegur. Tapi kalau melanggar secara fisik akan diambil tindakan keras," ujar Ketua Umum Partai Golkar ini.

JK meyakini, tidak ada pejabat yang tega menghalang-halangi rakyat menerima haknya. Jika memang ada, biasanya hanya dilakukan oleh pejabat yang tidak mau repot.

"Saya katakan kalau tidak mau repot jangan jadi pejabat. Sekali lagi, pejabat yang menghalangi rakyat menerima haknya maka dia akan melawan rakyatnya sendiri," pungkasnya.
(anw/bdi)