"Kalau pejabat dan pengusaha akan kita lakukan dengan tindakan hukum. Tapi yang jadi persoalan kalau itu (aset) ada di tangan janda tua dan pegawai kecil, itu ada ribuan
kan," kata Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (6/5/2008).
Menurutnya, penyelesaian alih aset negara itu harus diselesaikan secara nasional. Sebab, rumah negara itu kini sudah banyak dihuni masyarakat.
"Sulit kalau diselesaikan sendiri-sendiri," ujarnya.
Ditambahkan Haryono, KPK tidak segan mengambil tindakan hukum dan represif kepada siapa pun yang masih menguasai aset negara secara pribadi.
"Kita harus mencari jalan supaya ada rasa keadilan," pungkasnya. (ary/nvt)
