.webp)
Bayangkan, ketika harga minyak mentah dunia menembus angka US$ 60 per barel pada 2005 lalu, pemerintah begitu kerepotan sehingga harus menaikkan harga BBM mencapai 80 % hingga 120%. Misalnya harga premium yang sebelumnya Rp 2.400 naik menjadi Rp 4.500 per liter, kala itu. Begitupun dengan minyak tanah yang sebelumnya Rp 700 melonjak menjadi Rp 2.000. Untuk solar yang sebelumnya Rp 2.100 naik menjadi Rp 4.300.
Kini harga minyak mentah yang hampir mencapai angka US$ 120 per barel atau mengalami kenaikan dua kali lipat dibanding 2005 lalu. Akankah pemerintah melakukan pencabutan subsidi BBM lagi? Hingga kini Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro baru mengatakan, pemerintah hanya sebatas mengeluarkan program penghematan BBM.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebab itu pemerintah kini sedang ancang-ancang untuk menaikan harga, jika upaya penghematan BBM dengan meluncurkan kartu pintar atau smartcard tidak efektif. "Sebab mau tidak mau pemerintah harus menyiapkan dana untuk konsumsi BBM sebanyak 41.596 juta kiloliter. Angka ini merupakan estimasi dari BBM bersubsidi tahun 2008," kata Purnomo kepada detikcom.
Sejauh ini pemerintah sudah mengalokasikan dana Rp 300 miliar untuk ujicoba program penghematan bahan bakar premium dan solar bersubsidi melalui penggunaan kartu pintar di Bali dan Batam tahun ini. Kedua kota ini dipilih karena Bali atau Batam merupakan daerah yang terisolasi, sehingga dapat meminimalkan terjadinya pergerakan pengguna premium atau solar ke wilayah lain.
Program kartu pintar ditargetkan mampu menghemat subsidi BBM hingga Rp3,4 triliun. Nilai tersebut dengan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS adalah Rp 9.150 dan harga minyak Indonesia rata-rata US$ 83 per barel.
Kurtubi, seorang pengamat perminyakan mengatakan, penghematan BBM dianggapnya sebagai langkah yang bagus karena bisa menguntungkan masyarakat dan menjaga keuangan negara. Namun ia tidak setuju dengan strategi pemerintah menerapkan kartu pintar tersebut. Alasannya, bisa membatasi gerak ekonomi, sebab adanya penjatahan dan pembatasan BBM. "Karena ini rakyat dibatasi dan bisa menimbulkan kontraproduktif yang nantinya akan mengakibatkan timbulnya pasar gelap dan gerak ekonomi yang menurun," kata Kurtubi kepada detikcom.
Kurtubi mengatakan, melonjaknya harga minyak lantaran kenaikan permintaan minyak dunia dari 82 juta barel per hari menjadi 82,5 juta barel pada triwulan terakhir tahun ini. Di sisi lain, penambahan produksi tidak banyak sebab pasokan produksi dari Rusia, Anggola, Inggris, dan Norwegia menurun.
Selama ini, imbuh Kurtubi, asumsi harga BBM di APBN masih terlalu rendah. Dengan asumsi harga rendah, dana subsidi BBM diperkirakan meningkat sampai Rp 140 triliun pada tahun ini. Masyarakat juga perlu mengetahui kondisi minyak Indonesia yang parah dan ketergantungan impor yang besar. "Subsidi harus dikurangi secara bertahap," ujarnya.
Untuk mengatasi masalah ini, Kurtubi menawarkan sebuah solusi dengan menjalankan program diversifikasi yang terdiri dari konversi minyak tanah ke LPG harus disukseskan secara total dan cepat kemudian segera mencanangkan konversi premium ke bahan bakar gas (BBG) untuk seluruh angkutan umum dan kendaraan pemerintah. “Ini cara yang paling bagus untuk BBM bersubsidi tanpa penurunan kegiatan ekonomi masyarakat," lanjutnya.
Selain itu menurut Kurtubi pemerintah harus menaikkan pajak tambahan kepada perusahaan minyak di seluruh Indonesia. Karena perusahaan minyak itu mendapatkan keuntungan yang cukup besar dari kenaikan harga minyak dunia.” Pemerintah harus menaikkan pajak tambahan kepada perusahaan minyak di Indonesia. Karena keuntungan yang mereka dapat bukan karena hasil kerja keras mereka. Tapi karena harga minyak dunia sedang melonjak,” pungkas Kurtubi. (ron/ddg)
