PPP Desak Pemerintah Segera Lantik Anggota Bawaslu

Jakarta - Pada 25 Maret 2008 lalu, 5 anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah disetujui rapat paripurna DPR. Karena belum juga dilantik, PPP pun mendesak pemerintah agar segera melantik mereka.

"Sampai saat ini belum dilakukan pengukuhan dan pelantikan. PPP mengimbau pemerintah agar pelantikan Bawaslu bisa disegerakan," kata Sekjen DPP PPP Chairul Mahfiz.dalam pesan singkatnya kepada detikcom, Senin (31/3/2008).

Hal ini dikarenakan tahapan pertama Pemilu 2009 akan dimulai pada 5 April 2008. Pada tanggal itu dilakukan pendaftaran pemilih.

Pelantikan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan dan dipercepat karena dikhawatirkan kerja-kerja pelaksanaan pemilu bisa terhambat dan akan mencederai kualitas pemilu.

"Mengingat komponen penting seperti Bawaslu tidak terlibat secara formal dan memonitor tahapan pemilu tersebut," sambungnya.

Tahapan pendaftaran pemilih dinilai sangat penting. Apalagi adanya perubahan tanda pengenal pemilih yang selama ini memakai kartu pemilih. Namun sekarang berdasarkan keterangan pemerintah cukup menggunakan KTP, ijazah dan pengenal lainnya.

"Itu artinya banyak hal yang harus diawasi Bawaslu. Di samping langkah lanjutnya Bawaslu harus siap secara teknis yang sampai sekarang publik belum mengetahui mengenai postur lembaganya maupun teknis operasionalnya," jelas Chairul.

Dengan dipercepatnya pelantikan Bawaslu, PPP menilai bahwa pemerintah memang sungguh-sungguh melaksanakan Pemilu 2009 secara lebih baik dan berkualitas. (nvt/mly)