Menkum HAM: Kantor Pelayanan Banyak, Potensial Disalahgunakan

Jakarta - Menkum HAM Andi Mattalata tidak mengelak departemen yang dipimpinnya menjadi nomor buncit dalam pelayanan publik. Banyak kantor pelayanan publik di Depkum HAM yang berpotensi disalahgunakan.

Hal itu dikatakan Andi dalam teleconference dengan kepala kantor wilayah (Kanwil) dan kepala kantor imigrasi (Kanim) dari 6 daerah di Indonesia, di lantai 7 Gedung Depkum HAM, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Senin (31/3/2008).

"Kita mempunyai ratusan lembaga pelayanan, ada LP (lembaga pemasyarakatan), ada imigrasi yang jumlahnya tidak sedikit. LP saja ada 100 lebih. Jadi itu memang potensial untuk disalahgunakan," ujar Andi kepada para bawahannya.

Namun, Andi meminta penilaian hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu tidak membuat aparat Depkum HAM dan jajarannya berkecil hati. Andi meminta hasil survei KPK itu dijadikan cambuk pelajaran.

"Tapi jangan berkecil hati. Kita tunjukkan kepada publik kita tidak seburuk yang mereka kira," kata Andi.

Mendengar motivasi ini jajaran Kanwil dan Kanim bertepuk tangan, ada juga yang berdehem.

Teleconference ini menghubungkan Menkum HAM dengan 6 daerah Kanwil dan Kanim yaitu Palembang, Banjarmasin, Bali, Surabaya, Makassar dan Medan. Masing-masing daerah diberi waktu 15 menit untuk berbincang dengan Menkum HAM.

Penilaian KPK yang dirilis Jumat 28 Maret 2008 lalu mendudukkan Depkum HAM dalam urutan yang paling buncit dari 30 departemen pemerintah yang disurvei. Depkum HAM duduk di urutan 30, mendapat nilai 4,15 persen. Sedangkan yang tertinggi adalah Badan Kepegawaian Nasional dengan nilai 6,51 persen. (nwk/nvt)