Andi: UU Pemilu Tidak Sesuai Harapan Pemerintah

Jakarta - Setelah melalui proses panjang, DPR akhirnya mengesahkan UU Pemilu. Pemerintah pun menerima keputusan sidang paripurna DPR tersebut, meskipun UU yang mengatur penyelenggaran Pemilu 2009 itu jauh dari harapan pemerintah.

"Walau tidak sesuai seperti yang diusulkan pemerintah, tapi kita menghormati proses demokrasi di DPR," kata Jubir Presiden Andi Mallarangeng dalam jumpa pers di ruang wartawan istana kepresidenan, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2008).

Menurut Andi, pemerintah menginginkan sistem pemilu yang mewakili sistem keterwakilan, dekat dengan rakyat, mudah dan murah. Penarikan sisa suara ke provinsi justru bisa memperumit penghitungan pemilu.

"Perhitungan ditarik ke provinsi, maka itu menjauhkan pemilu dari rakyat dan malah perumit penghitungan suara," ujarnya.

Andi juga menjelaskan, pertemuan para menteri dengan SBY di sela-sela skorsing rapat pleno sudah merupakan kewajiban untuk selalu berkoordiansi. Pemerintah berharap dengan disahkannya UU Pemilu, maka penyelenggaraan Pemilu 2009 bisa dilaksanakan dengan konsekuen.

"Meskipun tidak sesuai dengan usulan pemerintah, ya oke. Kita terima, biar rakyat yang menilai," tandas Andi. (rmd/gah)