Menneg PAN Godok RUU Layanan Publik & Etika Pemerintahan

Jakarta - PNS Harus melayani masyarakat sebaik-baiknya, kalau tidak sanksi pidana akan mengancam. Ancaman sanksi itu termuat dalam RUU pelayanan publik yang akan keluar Maret 2008 ini.

"Dalam UU itu, masyarakat wajib hukumnya dilayani. Kalau tidak maka akan kena sanksi administrasi pidana. 62 tahun UU ini tidak ada di republik ini," kata Meneg PAN Taufiq Effendi dikantornya

RUU itu, lanjut Taufiq, terbuka bagi masyarakat untuk memberi masukan. Selain RUU Pelayanan Publik, ada 3 RUU yang digodok oleh Menneg PAN dan akan dibahas di DPR.

Ketiganya yakni RUU Administrasi Pemerintahan yang membahas tentang akuntabilitas dan efektivitas pemerintahan, UU Kepegawaian Negara dan RUU Etika Penyelenggara Negara.

"Kita tidak punya UU ini (RUU administrasi pemerintahan). Negara yang maju punya. Kita tidak kenal prinsip pemerintahan yang baik dan transparan," ujarnya.

"Di Kota Solok, Sumatera Barat, walikota dan DPRD-nya mengeluarkan perda etika penyelenggara pemerintahan. Saya menangis di situ. Di Solok sudah bisa terjadi reformasi birokrasi, reformasi hukum, dan reformasi budaya," curhat Taufiq.
(ziz/nrl)