Mengampuni Soeharto Ala Mr Ford

Mengampuni Soeharto Ala Mr Ford

- detikNews
Sabtu, 12 Jan 2008 05:30 WIB
Jakarta - Di sisa hidup Soeharto, perdebatan mengenai kasus hukum Soeharto tetap menjadi masalah yang rumit. Apakah Soeharto perlu diampuni? Gugatan perdatanya dicabut?

Pembaca detikcom Bimo Ario Tejo, Ph.D teringat metode pengampunan ala Presiden Gerald Ford kepada pendahulunya, Richard Nixon,yang tersandung skandal Watergate.

Apakah teknik yang sama bisa diterapkan di negeri kita? Ada baiknya kita baca pemikiran Bimo Tejo yang kini tengah berada di Department of Pharmaceutical Chemistry University of Kansas, AS, yang disampaikan kepada detikcom:

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sakitnya Pak Harto beberapa hari lalu kembali memicu perdebatan panas mengenai bagaimana bangsa ini seharusnya bersikap terhadap mantan orang kuat Indonesia itu.

Jujur saja saya sedih. Ketika negara jiran kita sibuk dengan lompatan jauh ke masa depan dengan mengirim astronot ke luar angkasa, kita masih asyik-masyuk mengurusi masa lalu.

Harta Pak Harto dicari-cari. Katanya cukup untuk membayar utang luar negeri. Di lain pihak, kita membiarkan kekayaan laut kita dicuri, hutan kita dirambah, dan kekayaan tambang kita dirampok. Padahal kalau mau jujur, kita bisa kaya-raya dengan menjaga dan memanfaatkan sebaik mungkin kekayaan alam yang kita punya. Tak perlu harta Soeharto!

Tapi ya itu, bangsa kita memilih mundur ke belakang ketimbang berpikir maju ke depan. Bangsa kita mundur bukan karena nasib, tapi karena kita sendiri yang memilih untuk mundur!

Perkara yang melibatkan Soeharto bisa berlangsung terus dan terus dan akan membebani siapapun yang kelak memerintah negara ini. Pikiran saya simpel saja: kenapa tidak diakhiri sekarang sehingga kita bisa fokus ke masa depan ketimbang mengutak-atik masa lalu?

Lantas, apa yang seharusnya kita lakukan?

Contoh menarik bisa kita pelajari dari keputusan politik Presiden AS Gerald Ford yang memberikan pengampunan (pardon) kepada pendahulunya, Presiden Richard Nixon. Seperti tercatat dalam sejarah, Nixon terpaksa mengundurkan diri dari jabatannya setelah terungkapnya skandal Watergate yang mengindikasikan keterlibatan langsung Nixon, seorang anggota Partai Republik, dalam sabotase politik terhadap Partai Demokrat. Nixon adalah satu-satunya Presiden AS yang mengundurkan diri ketika sedang aktif menjabat.

Pengganti Nixon, Gerald Ford, mengambil keputusan tidak populer dengan memberi pengampunan kepada Nixon. Ford mendasarkan keputusannya atas pertimbangan bahwa skandal Watergate telah memecah-belah opini Amerika dan keluarga Nixon telah cukup dibuat menderita dengan segala tuduhan yang berkembang di masyarakat. Ford secara berani memutuskan untuk menutup babak pahit dalam sejarah Amerika tersebut.

Dalam pidato pengampunannya, Ford menegaskan: "Saya, Gerald R. Ford, Presiden Amerika Serikat, dengan menggunakan kuasa pengampunan yang diberikan kepada saya berdasarkan Artikel II, Bagian 2 Konstitusi Amerika, memberikan pengampunan penuh kepada Richard Nixon atas segala tindakannya terhadap Amerika Serikat, baik yang dia lakukan atau diduga dilakukan selama periode 20 Januari 1969 sampai 9 Agustus 1974."

Seperti diduga, keputusan pengampunan ini melukai karir politik Ford. Dia kalah dari Jimmy Carter dalam pemilu presiden tahun 1976, salah satunya akibat pengampunan yang diberikannya kepada Nixon.

Tetapi, sejarah membuktikan bahwa keputusan Ford adalah tepat. Amerika menutup babak hitam skandal Watergate, tetapi di saat yang sama Nixon tetap dilabel sebagai pesakit. Menurut rekan karib Ford, ketika keputusan mengampuni Nixon diambil, Ford menyimpan di dompetnya sebuah keratan surat vonis Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus Burdick vs pemerintah AS di tahun 1915. Vonis itu menyatakan: "...pengampunan (pardon) mengindikasikan seseorang bersalah, dan penerimaan atas pengampunan mengindikasikan pengakuan orang tersebut bahwa dia bersalah."

Tahun 2001, Gerald Ford dianugerahi John F. Kennedy Profile in Courage Award atas keberaniannya "...mengakhiri mimpi buruk bangsa Amerika dengan menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan politik pribadinya...".

Masalahnya, siapa yang sanggup mengambil keputusan seberani Gerald Ford dengan risiko akan kalah di pemilu presiden mendatang?

(nrl/nrl)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads