"Satlak dan satkorlak kan paling cuma bisa menangani kebakaran dan longsor. Banjir tidak," ujar Yenny.
Yenny mengatakan hal itu usai diskusi bertajuk "Bencana di Awal Tahun" di Mario's Place, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (5/1/2008).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Banyak orang yang tidak bisa dievakusai saat bencana. Ini kan tragis," imbuh Yenny.
Pemerintah, jelas Yenny, memiliki peta rawan bencana. Sehingga sudah dapat mengetahui daerah rawan bencana.
"Dari situ seharusnya sudah disiagakan pasukan evakuasi. Tapi ternyata tidak ada," kata dia.
Yenny menambahkan, koordinasi daerah yang terkena bencana tidak dapat dilakukan dengan baik. Hanya beberapa daerah saja yang memiliki koordinasi yang baik.
"Kalau pemerintah tidak dipantau oleh LSM dan lembaga politik, saya rasa masyarakat menderita sekali," kata dia.
Menurut Yenny, pemerintah harus segera melaksanakan UU 24/2007 tentang pembentukan badan penanggulangan bencana. Bakornas saja tidak cukup.
"Badan sifatnya tidak tetap. Badan punya kewenangan besar, tentu didukung anggaran yang besar," jelas putri mantan Presiden Gus Dur ini.
(nik/sss)











































