Pukul Petugas Haji, Jamaah dari Pontianak Dilaporkan ke Polisi

Info Haji

Pukul Petugas Haji, Jamaah dari Pontianak Dilaporkan ke Polisi

- detikNews
Jumat, 04 Jan 2008 20:28 WIB
Jakarta - Enam orang jamaah asal kloter 18 embarkasi Batam dilaporkan ke polisi arab Saudi. Mereka dilaporkan atas tindakan memukul petugas haji karena menolak pemondokan selama berada di Madinah. Termasuk yang dilaporkan adalah ketua kloter, PR III Universitas Tanjungpura, dan anggota DPRD Kota Pontianak.
 
Yang melaporkan jamaah itu adalah PPIH Daker Madinah. Mereka dilaporkan telah melakukan melakukan tindak kekerasan berupa pemukulan terhadap seorang anggota PPIH bernama Edwin, beberapa saat rombongan kloter 18 Batam tiba di Madinah dari Makkah pada Kamis pagi kemarin.
 
Sesuai pengaturan yang dilakukan Majmu’ah, kloter tersebut ditempatkan di pemondokan luar markaziyah. Tempat yang ditentukan adalah Dar Mughoyir di Distrik Awali. Namun setelah melihat rumah itu, keenam orang jamaah itu langsung menolak dengan melabrak petugas.
 
Mereka mengaku, saat di Makkah mendapatkan informasi di Madinah akan ditempatkan di markaziyah. "Informasi itu darimana juga tidak jelas. Ketika kami jelaskan, mereka justru semakin emosional. Bahkan ada petugas PPIH yang dipukul, kerah baju saya juga ditarik-tarik," ujar Kepala PPIH Daker Madinah, Ahmad Kartono.
 
Penjelasan pihak Kementrian Haji Arab Saudi yang didatangkan untuk melerai juga tetap saja tidak dihiraukan. Akhirnya diputuskan rombongan kloter itu ditempatkan di hotel Al Jad Karom di Distrik Syuhada, Madinah.
 
Tapi persoalan tidak berhenti disitu, setelah melakukan koordinasi dengan ketua PPIH, petugas di Daker Madinah melaporkan tindak kekerasan yang dilakukan enam jamaah itu ke polisi. "Hanya enam orang yang mencak-mancak, karena jamaah lainnya tetap diam di dalam bus," papar Kartono.
 
Tiga dari enam orang dilaporkan adalah Muhamad Yunus HS (ketua kloter), M Iqbal Arsyad (Pembantu Rektor III Universitas Tanjungpura) dan Herman Fauzie (anggota DPRD Kota Pontianak) .
 
"Mungkin karena merasa pejabat atau bagaimana sehingga merasa tidak pantas berada di pemondokan itu. Tapi kami perlu mengambil sikap atas tindakan mereka karena bisa jadi hal itu akan menjadi preseden buruk. Jamaah lain bisa meniru dengan melakukan kekerasan untuk memaksakan kehendak," ujar Kartono.
(mbr/asy)


Berita Terkait