.webp)
Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat, mempercepat pemutakhiran data kerusakan akibat bencana untuk dimasukkan ke dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana tahap kedua. Pembaruan ditargetkan selesai paling lambat awal November 2026 agar kebutuhan penanganan dapat diajukan dalam alokasi anggaran 2027.
Langkah tersebut menjadi salah satu hasil monitoring dan evaluasi gabungan yang melibatkan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, kementerian koordinator, Bappenas, BNPB, pemerintah daerah, serta tim pakar kebencanaan di Kabupaten Solok pada Selasa, (20/10).
Bupati Solok Jon Firman Pandu (Jon Pandu) mengungkapkan, berdasarkan pendataan pihaknya, nilai kerusakan akibat bencana di Kabupaten Solok mencapai Rp2,010 triliun dan kerugian Rp1,710 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun total dampaknya diperkirakan Rp3,721 triliun, sedangkan kebutuhan penanganan dalam Rencana Induk PRRP mencapai Rp2,212 triliun. Porsi terbesar diarahkan ke sektor sumber daya air sebesar Rp 1,088 triliun dan transportasi Rp 629,16 miliar.
"Pemulihan telah bergerak pada sektor hunian, konektivitas, pertanian, layanan publik, dan ekonomi masyarakat. Dari 35 ruas jalan dan enam jembatan terdampak, sebanyak 18 ruas jalan dan satu jembatan sedang dibangun. Pemulihan juga mencakup 1.500 hektare sawah, penyaluran bantuan bibit, pakan, dan alat mesin pertanian, serta bantuan kompor gas bagi 100 pelaku UMKM," ujar Jon Pandu dalam keterangan tertulis, Jum'at (23/10/2026).
Pemerintah Kabupaten Solok turut menyiapkan lahan relokasi terpadu seluas 3,5 hektare. Dari total luas tersebut, 2,5 hektare sedang dalam proses pengadaan tanah dan satu hektare lainnya berada pada tahap perencanaan.
Sejumlah fasilitas pendidikan, rumah ibadah, dan sistem penyediaan air minum juga telah selesai atau sedang ditangani. Ketua Tim Monev Gabungan Brigjen TNI Andre Julian menekankan pentingnya koordinasi cepat untuk mengurai kendala teknis maupun administratif selama proses pemulihan.
"Diperlukan sinkronisasi teknis antara pemerintah pusat dan daerah, pengurangan ego sektoral, serta komunikasi yang cepat melalui posko untuk menyelesaikan kendala di lapangan," tutur Andre.
Pemutakhiran data menjadi penting karena Kabupaten Solok masih menghadapi ancaman banjir, longsor, dan galodo pada puncak musim hujan.
Pemeriksaan kawasan hulu sungai akan diperkuat menggunakan pesawat nirawak untuk mendeteksi timbunan material longsor yang berpotensi menyumbat aliran air, kemudian ditindaklanjuti melalui pembersihan secara bertahap oleh instansi teknis.
Sistem peringatan dini juga akan diperkuat melalui integrasi SIHA 3 dengan radar BMKG. Pemerintah daerah bersama kepolisian didorong menyusun prosedur operasi standar dan rencana kontingensi, termasuk penutupan sementara jalur rawan longsor apabila kondisi dinilai membahayakan pengguna jalan.
Penanganan jangka panjang turut diarahkan pada kajian kelayakan pembangunan sabo dam, pemulihan sawah yang tertutup endapan, serta relokasi masyarakat dari zona merah. Setiap pembangunan struktur pengendali sedimen perlu didukung studi teknis agar efektif melindungi permukiman tanpa mengubah aliran sungai dan memunculkan risiko baru.
Pada sektor ekonomi, pemerintah mendorong stabilisasi harga beras dan bawang merah melalui kolaborasi dengan BUMN serta pembelian hasil panen langsung dari petani. Sinkronisasi data penerima bantuan sosial, bantuan UMKM, dan bantuan presiden juga diperkuat agar penyalurannya merata, sesuai kebutuhan, dan tidak tumpang tindih.
Pelaksanaan program akan dipantau melalui dasbor spasial yang mengintegrasikan data kerusakan, lokasi pekerjaan, dan perkembangan penanganan. Inspektorat dan Kejaksaan turut didorong mendampingi pelaksanaan anggaran agar seluruh program berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
