.webp)
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono mendesak Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memperkuat mitigasi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Desakan itu disampaikan menyusul ratusan ribu warga terdampak kekeringan dan ribuan hektare lahan terbakar selama musim kemarau 2026.
Menurutnya, data bencana sepanjang kemarau 2026 ini harus menjadi alarm serius bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hingga awal Oktober, tercatat sekitar 395.438 warga di 24 kabupaten/kota terdampak kekeringan.
Pada periode yang sama, telah terjadi sedikitnya 150 insiden karhutla di 25 kabupaten/kota. Luas lahan yang hangus terbakar bahkan diperkirakan mencapai 9.540 hektare.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Angka ini terlalu besar untuk dianggap sebagai persoalan musiman biasa. Hampir 400 ribu warga terdampak kekeringan dan lebih dari 9.500 hektare lahan terbakar. Ini harus menjadi alarm. Pemerintah harus bergerak lebih kuat pada mitigasi, jangan menunggu air habis dan hutan terbakar baru seluruh sumber daya dikerahkan," kata Deni dalam keterangan tertulis, Rabu (21/10/2026).
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur itu mengapresiasi langkah Pemprov Jatim menyalurkan air bersih, melakukan water bombing, hingga operasi modifikasi cuaca. Namun, dia menilai langkah darurat perlu diimbangi dengan pencegahan yang terukur.
Terlebih, Pemprov Jatim telah menetapkan status siaga darurat kekeringan dan karhutla sejak 26 Mei 2026. Menurut Deni, penetapan status tersebut harus diikuti kesiapan infrastruktur, personel, dan peralatan di daerah rawan bencana.
"Status siaga jangan berhenti menjadi status administratif. Harus bisa dilihat apa yang disiapkan sebelum bencana terjadi, berapa desa rawan yang punya cadangan air, dan berapa titik karhutla yang memiliki sekat bakar," ucap Deni.
Ia pun mendesak Gubernur segera mengonsolidasikan BPBD, Dinas Kehutanan, BMKG, hingga pemerintah kabupaten/kota. Tujuannya untuk menyusun peta risiko terpadu hingga tingkat desa sebagai pedoman prioritas distribusi anggaran dan peralatan.
Untuk daerah langganan kekeringan, pemerintah perlu mempercepat pembangunan sumur dalam, embung, reservoir, dan perlindungan sumber mata air. Sementara di kawasan rawan karhutla, ketersediaan sekat bakar dan personel pemadam terlatih wajib dipastikan kesiapannya.
Deni menyoroti hubungan erat antara kerusakan ekologis akibat kebakaran kawasan Gunung Bromo, Arjuno, hingga Welirang terhadap ketahanan air warga.
"Karhutla tidak selesai ketika apinya padam. Hutan punya fungsi menyimpan air, kalau hulunya rusak dampaknya dirasakan masyarakat di bawah," katanya.
Oleh karena itu, ia meminta orientasi belanja penanggulangan bencana dalam APBD Jawa Timur segera dievaluasi. Menurutnya, APBD harus memberikan porsi lebih besar pada pencegahan dan pengurangan risiko ketimbang datang saat keadaan darurat saja.
Di sisi lain, PDI Perjuangan Jatim juga telah menggerakkan jajaran strukturnya di berbagai daerah untuk membantu masyarakat terdampak. Ratusan ribu liter air bersih telah didistribusikan ke Bojonegoro, Gresik, Nganjuk, hingga Bangkalan.
Kader partai juga dikerahkan untuk menyalurkan kebutuhan logistik para petugas pemadam karhutla di wilayah pegunungan. Kendati demikian, Deni menegaskan bahwa gotong royong ini tidak bisa menjadi pengganti tanggung jawab penuh pemerintah.
"Gotong royong masyarakat dan partai akan terus berjalan. Tetapi pemerintah mempunyai kewenangan, anggaran, data dan perangkat yang jauh lebih besar. Karena itu kami mendorong Ibu Gubernur memimpin langsung konsolidasi mitigasi ini," ujarnya.
Deni juga mengingatkan pesan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengenai kader sebagai Pandu Ibu Pertiwi. Dia menilai pesan tersebut relevan dengan upaya menjaga sumber air, hutan, dan lingkungan.
Menurut Deni, pemerintah perlu menetapkan indikator keberhasilan mitigasi yang dapat dievaluasi setiap tahun, mulai dari penurunan jumlah desa yang mengalami krisis air, berkurangnya luas karhutla, hingga percepatan waktu respons saat kebakaran terjadi.
"Target kita harus jelas: musim kemarau berikutnya jumlah desa yang mengalami krisis air harus turun, luas karhutla harus turun, dan waktu respons harus semakin cepat. Kalau indikatornya tidak berubah dari tahun ke tahun, berarti mitigasi kita belum bekerja," pungkasnya.
Simak juga Video 'El Nino Sangat Kuat Sampai 2027, Kapan Kekeringan di RI Berakhir?':
(akn/ega)
