Penurunan anggaran iuran jaminan kesehatan bagi warga tidak mampu dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 disorot dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta. Anggaran tersebut tercatat berkurang sekitar Rp 200 miliar dibanding pada tahun sebelumnya.
Sorotan itu disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Demokrat-Perindo DPRD DKI Jakarta, Lazarus Simon Ishak, dalam pandangan umum terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2027 di rapat paripurna, gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (19/10/2026).
Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kesehatan DKI Jakarta, jumlah warga yang iuran jaminan kesehatannya ditanggung oleh pemerintah daerah diproyeksikan turun dari rata-rata sekitar Rp 3,2 juta jiwa per bulan pada 2026 menjadi sekitar Rp 2,8 juta jiwa per bulan pada 2027.
Lazarus mengingatkan agar penurunan anggaran tidak membuat warga yang sebelumnya terlindungi kehilangan jaminan kesehatan.
"Fraksi kami tidak ingin penurunan ini membuat warga yang tahun ini terlindungi datang ke puskesmas tahun depan tanpa jaminan kesehatan," kata Lazarus.
Lazarus juga menyinggung kebijakan pengalihan tanggungan iuran bagi sekitar 270 ribu warga yang kepesertaan bantuan iuran dari pemerintah pusatnya dinonaktifkan. Menurut dokumen tersebut, warga dialihkan menjadi tanggungan Pemprov DKI Jakarta pada Februari 2026.
Lazarus mengingatkan agar capaian jaminan kesehatan semesta atau universal health coverage (UHC) di Jakarta tidak mengalami kemunduran. Terlebih, persoalan kepesertaan bantuan sosial masih berkaitan dengan akurasi pemeringkatan desil kesejahteraan warga.
"Kami meminta Saudara Gubernur menjamin capaian jaminan kesehatan semesta tidak mundur, dan tidak ada warga miskin dan rentan yang kehilangan kepesertaan karena penurunan anggaran ini," ujarnya.
(bel/rfs)