.webp)
Letjen TNI Kristomei Sianturi dilantik menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang baru. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko meminta Kristomei bisa memperkuat integritas dan membenahi tata kelola internal usai operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BNPB.
"Komisi VIII tentu berharap kepemimpinan Pak Kristomei membawa semangat baru bagi BNPB. Tantangan kebencanaan kita sangat besar, sehingga BNPB harus memiliki organisasi yang kuat, profesional, responsif, dan yang paling penting berintegritas," kata Singgih kepada wartawan, Jumat (16/10/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Singgih menilai pergantian kepemimpinan BNPB juga perlu dimanfaatkan untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi. Dia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan proses pengadaan.
"Komisi VIII mendorong dilakukan evaluasi dan pembenahan internal secara menyeluruh. Kalau ada oknum yang terbukti melakukan pelanggaran hukum, tentu harus diproses sesuai ketentuan. Tetapi kita juga harus memastikan pembenahan dilakukan berbasis sistem, bukan dengan menggeneralisasi seluruh jajaran BNPB," ujarnya.
Singgih menilai kasus OTT di lingkungan BNPB harus menjadi evaluasi. Khususnya, kata dia, dalam memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran kebencanaan.
Diketahui, KPK melakukan OTT di lingkungan BNPB pada Selasa (13/10). KPK lalu menetapkan lima orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana siap pakai (DSP) kebencanaan.
"Dana kebencanaan harus benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Jangan sampai ada penyimpangan yang justru mengurangi kemampuan negara dalam menangani korban dan masyarakat terdampak bencana," katanya.
Politikus Golkar ini pun meminta Kepala BNPB yang baru memperkuat pengawasan internal, meningkatkan transparansi pengadaan, serta membenahi mekanisme pengendalian anggaran untuk meminimalkan celah penyalahgunaan.
"Jangan hanya mengandalkan penindakan setelah terjadi masalah. Pencegahan harus diperkuat. Sistem pengadaan, pengawasan, pelaporan, dan audit internal harus berjalan efektif," ujar Singgih.
Pihaknya memastikan akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap BNPB sebagai mitra kerja. Pengawasan tersebut, kata Singgih, dilakukan untuk memastikan program penanggulangan bencana berjalan sesuai ketentuan dan anggaran yang telah ditetapkan.
"Kami di Komisi VIII siap mengawal dan bekerja sama dengan kepemimpinan BNPB yang baru. Harapannya, BNPB semakin profesional, transparan, dan fokus pada tugas utamanya, yaitu melindungi masyarakat dan memastikan penanganan bencana berjalan cepat serta tepat sasaran," kata Singgih.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Letjen Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kristomei menggantikan Letjen Suharyanto.
Pelantikan digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (15/10/2026). Pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu 'Indonesia Raya'.
Setelah itu, pelantikan dilanjutkan dengan pembacaan Keppres terkait pergantian para pejabat. Prabowo kemudian memandu para pejabat yang dilantik untuk mengucap sumpah dan janji.
Simak juga Video 'Momen Penahanan 5 Tersangka OTT KPK di BNPB, Ada Adik Kepala BNPB':
(amw/eva)
