Kalimantan tengah berduka karena kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih terjadi. Api tetap membara dan asap terus membahayakan kesehatan masyarakat.
Sebagaimana diketahui, karhutla masih terjadi. Salah satu yang terparah terjadi di Taman Nasional (TN) Tanjung Puting, Kalimantan Tengah (Kalteng).
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) merespons sejumlah relawan serta masyarakat yang menyatakan mundur. Kemenhut mengatakan pihaknya masih terus mengintensifkan pemadaman.
"Kami memahami beratnya kondisi yang dihadapi tim di lapangan, terutama karena luasnya wilayah terdampak, sulitnya akses menuju titik api, serta karakteristik lahan gambut yang menyebabkan kebakaran sulit dipadamkan," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi dilansir Antara, Senin (12/10/2026).
Untuk diketahui, relawan dari Yayasan Orangutan Hijau Kalimantan (YOHK) dan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) yang bertugas di Kotawaringin Barat menyampaikan keputusan mundur dari kegiatan pemadaman di wilayah Taman Nasional Tanjung Puting.
Dalam pernyataan di media sosial, perwakilan dari para relawan tersebut mengaku memutuskan menarik diri karena merasa upaya mereka untuk melakukan pemadaman karhutla tidak didukung secara maksimal. Sementara itu, mereka sudah mengerahkan kemampuan dalam pemadaman.
Ristianto menyampaikan sejak 9 September 2026 pihaknya telah mengajukan pemadaman melalui udara menggunakan water bombing. Operasi water bombing sempat dilakukan pada 20-22 September 2026.
Dia menjelaskan saat itu kebakaran belum sepenuhnya terkendali meski sudah dipadamkan dengan water bombing. Kemudian, pihak TN Tanjung Puting kembali menyampaikan permohonan operasi water bombing pada 2 Oktober 2026 untuk wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan dan surat susulan pada 9 Oktober 2026 untuk penambahan sasaran di wilayah Pos Tanjung Harapan, Resor Pesalat.
Tebalnya kabut asap menjadi kendala pemadaman karena menyebabkan keterbatasan jarak pandang. Kondisi tersebut, katanya, perlu menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan operasi helikopter demi keselamatan penerbangan.
"Koordinasi dengan instansi terkait terus dilakukan agar dukungan pemadaman udara dapat dilaksanakan sesuai kondisi operasional yang memungkinkan," kata Ristianto.
(rdp/rdp)