Sejumlah anggota jemaah umrah telantar di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), buntut serangan Houthi di Bandara Riyadh, Arab Saudi. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko meminta agar jemaah yang terdampak tidak ditelantarkan.
Singgih mulanya mengatakan keselamatan jemaah harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan terkait keberangkatan ataupun perjalanan pulang jemaah umrah.
"Situasi seperti ini harus kita sikapi dengan tenang tetapi serius. Keselamatan jemaah adalah prioritas utama. Jangan sampai karena mengejar jadwal keberangkatan, jemaah justru ditempatkan dalam situasi yang tidak aman," ujar Singgih kepada wartawan, Selasa (13/10/2026).
Kementerian Haji dan Umrah, kata Singgih, perlu memastikan adanya koordinasi terpadu dengan Kementerian Luar Negeri, perwakilan RI di Arab Saudi, maskapai penerbangan, otoritas bandara, serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
"Pertama, pemerintah perlu memastikan seluruh jemaah yang terdampak terdata dengan baik. Setelah itu harus ada komunikasi yang jelas mengenai posisi mereka, apakah masih di Indonesia atau sudah berada di Arab Saudi, serta bagaimana status penerbangan dan akomodasinya," katanya.
Singgih menilai PPIU juga memiliki tanggung jawab penting karena jemaah melakukan perjalanan melalui penyelenggara perjalanan umrah. PPIU, terang Singgih, harus memberikan informasi yang terbuka dan tidak membiarkan jemaah mencari informasi sendiri di tengah situasi yang penuh ketidakpastian.
"Jemaah jangan dibiarkan telantar tanpa kepastian. Kalau penerbangan dibatalkan atau ditunda, PPIU harus menjelaskan secara terbuka apa penyebabnya, kapan kemungkinan keberangkatan berikutnya, dan bagaimana kebutuhan jemaah selama menunggu," ujar Singgih.
(isa/zap)