.webp)
Sejumlah anggota jemaah umrah telantar di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), buntut serangan Houthi di Bandara Riyadh, Arab Saudi. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko meminta agar jemaah yang terdampak tidak ditelantarkan.
Singgih mulanya mengatakan keselamatan jemaah harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan terkait keberangkatan ataupun perjalanan pulang jemaah umrah.
"Situasi seperti ini harus kita sikapi dengan tenang tetapi serius. Keselamatan jemaah adalah prioritas utama. Jangan sampai karena mengejar jadwal keberangkatan, jemaah justru ditempatkan dalam situasi yang tidak aman," ujar Singgih kepada wartawan, Selasa (13/10/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kementerian Haji dan Umrah, kata Singgih, perlu memastikan adanya koordinasi terpadu dengan Kementerian Luar Negeri, perwakilan RI di Arab Saudi, maskapai penerbangan, otoritas bandara, serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
"Pertama, pemerintah perlu memastikan seluruh jemaah yang terdampak terdata dengan baik. Setelah itu harus ada komunikasi yang jelas mengenai posisi mereka, apakah masih di Indonesia atau sudah berada di Arab Saudi, serta bagaimana status penerbangan dan akomodasinya," katanya.
Singgih menilai PPIU juga memiliki tanggung jawab penting karena jemaah melakukan perjalanan melalui penyelenggara perjalanan umrah. PPIU, terang Singgih, harus memberikan informasi yang terbuka dan tidak membiarkan jemaah mencari informasi sendiri di tengah situasi yang penuh ketidakpastian.
"Jemaah jangan dibiarkan telantar tanpa kepastian. Kalau penerbangan dibatalkan atau ditunda, PPIU harus menjelaskan secara terbuka apa penyebabnya, kapan kemungkinan keberangkatan berikutnya, dan bagaimana kebutuhan jemaah selama menunggu," ujar Singgih.
Ia juga meminta Kementerian Haji dan Umrah membangun mekanisme penanganan khusus apabila gangguan penerbangan berlangsung lebih lama. Pemerintah perlu memastikan jemaah mendapatkan tempat menunggu yang layak, konsumsi, akses informasi, serta pendampingan dari PPIU.
"Kalau penundaan berlangsung panjang, jangan hanya persoalan tiket yang dipikirkan. Ada orang tua, ada lansia, ada jemaah yang mungkin memiliki kebutuhan khusus. Mereka membutuhkan tempat istirahat, makanan, informasi, dan pendampingan," katanya.
Singgih juga meminta pemerintah melakukan komunikasi dengan otoritas Saudi untuk mengetahui perkembangan keamanan dan pembukaan kembali bandara secara berkala. Menurut dia, keputusan keberangkatan harus mengikuti penilaian keselamatan penerbangan dan arahan otoritas setempat.
"Jangan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang beredar di media sosial. Informasi resmi dari pemerintah, maskapai, bandara, dan PPIU harus menjadi rujukan jemaah," ucapnya.
Kepada jemaah yang penerbangannya tertunda, Singgih mengimbau agar tetap tenang dan tidak mengambil keputusan sendiri sebelum mendapatkan informasi resmi dari PPIU.
"Jemaah tetap tenang, jangan panik, dan jangan langsung menuju bandara sebelum ada kepastian penerbangan. Pastikan terus berkomunikasi dengan PPIU masing-masing," kata Singgih.
Ia juga meminta jemaah menyimpan dokumen perjalanan dengan baik dan mengikuti arahan petugas apabila terdapat perubahan jadwal atau rute penerbangan.
"Yang paling penting sekarang adalah keselamatan. Menunda keberangkatan beberapa waktu jauh lebih baik daripada memaksakan perjalanan ketika kondisi keamanan dan penerbangan belum benar-benar memungkinkan," ujarnya.
Singgih menambahkan, jemaah yang sudah berada di Arab Saudi juga harus mengikuti arahan otoritas setempat dan berkomunikasi dengan PPIU maupun perwakilan pemerintah Indonesia apabila membutuhkan bantuan.
"Kita berharap situasi segera membaik sehingga ibadah jemaah dapat berjalan dengan lancar. Tetapi selama situasi belum stabil, pemerintah dan penyelenggara harus memastikan jemaah tidak menghadapi persoalan ini sendirian," imbuh Singgih.
Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR, Hetifah Sjaifudian, prihatin atas terganggunya perjalanan umrah akibat situasi keamanan di Arab Saudi. Namun, baginya, keselamatan jemaah umrah harus jadi prioritas utama.
"Keselamatan jemaah harus menjadi prioritas utama. Namun penundaan penerbangan tidak boleh berujung pada penelantaran jemaah," kata Hetifah.
Hetifah mengatakan pemerintah harus memastikan jemaah memperoleh informasi yang jelas, pendampingan, akomodasi, konsumsi, serta layanan kesehatan selama menunggu. Perhatian khusus perlu diberikan kepada lansia dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu.
"Penyelenggara umrah juga harus bertanggung jawab atas hak jemaah, termasuk penjadwalan ulang atau penyelesaian biaya sesuai ketentuan. Situasi darurat tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak-hak jemaah," jelas Hetifah.
Hetifah mengimbau jemaah untuk tetap tenang, mengikuti informasi resmi dari pemerintah, maskapai, dan penyelenggara umrah, serta tidak memaksakan keberangkatan sebelum situasi dinyatakan aman. Jemaah perlu terus berkomunikasi dengan pihak travel mengenai jadwal penerbangan, fasilitas selama penundaan, dan hak-hak yang harus dipenuhi.
"Saya memahami kekecewaan para jemaah yang sudah lama menantikan kesempatan beribadah ke Tanah Suci. Namun ibadah yang mulia harus dijalankan dengan mengutamakan keselamatan jiwa. Jangan sampai keinginan untuk segera berangkat justru menempatkan jemaah dalam risiko yang lebih besar," tambahnya.
Terlantar di Bandara
Sebelumnya, sejumlah jemaah umrah telantar di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin setelah penerbangan ke Arab Saudi dibatalkan pihak maskapai. Pembatalan penerbangan itu imbas serangan Houthi di Bandara Riyadh Saudi.
"Iya betul (jemaah telantar), dampak dari eskalasi politik Saudi, penerbangan dibatalkan," ujar Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulsel Ikbal Ismail, dilansir detikSulsel, Senin (12/10/2026).
Kanwil Kemenhaj yang menerima laporan jemaah telantar tersebut langsung menurunkan tim ke lokasi untuk melakukan pendataan. Ikbal mengaku belum tahu persis jumlah jemaah telantar dan penerbangan yang dibatalkan.
"Sementara ini tim saya lagi ke bandara untuk mendata. Belum bisa menyebut berapa karena lagi on process," katanya.
Lihat Video 'Bandara Riyadh Ditutup Total hingga 17 Oktober Usai Digempur Houthi':
