.webp)
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto meminta maaf soal ucapan 'roda kehidupan masyarakat berjalan normal' di tengah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Kalimantan. Suharyanto menjelaskan maksud 'roda kehidupan masyarakat berjalan normal'.
Pernyataan Suharyanto disorot saat rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto, Rabu (23/9) lalu. Dalam ratas tersebut, Suharyanto menjelaskan bahwa 'roda kehidupan masyarakat berjalan normal' di tengah penanganan karhutla dan dampak kabut asap di Kalimantan.
"Perlu saya jelaskan bahwa konteks kata 'normal' yang dimaksud adalah indikator terbatas terkait aktivitas dasar masyarakat, seperti lalu lintas darat, perdagangan, dan pelayanan masyarakat, yang masih tetap berjalan. Pernyataan tersebut tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan bahwa kondisi lingkungan telah normal, dan mengabaikan kondisi faktual terkait kesulitan dan penderitaan masyarakat terdampak. Dan bukan juga dimaksudkan untuk mereduksi fakta menurunnya kualitas hidup masyarakat terdampak karhutla dan kabut asap," kata Suharyanto dalam unggahan media sosialnya, Jumat (25/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Suharyanto mengatakan lembaganya menyadari bahwa masyarakat di sejumlah wilayah, khususnya Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, masih menghadapi dampak serius kabut asap. Kedua provinsi tersebut masih terdampak kualitas udara buruk, kesehatan menurun, kegiatan pendidikan, penerbangan, serta aktivitas lainnya.
Masih dalam rapat yang sama, Suharyanto menjelaskan bahwa tebalnya kabut asap di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, telah mengganggu penerbangan komersial maupun operasi udara untuk penanganan karhutla.
"Dengan kata lain, keberlangsungan layanan dasar dan aktivitas masyarakat menjadi salah satu gambaran situasi lapangan yang dilaporkan," ujarnya.
Menurut Suharyanto, dalam aspek keselamatan, kesehatan, kualitas udara, dan penanganan sumber karhutla tetap menjadi perhatian pemerintah. Namun, pernyataannya soal 'hidup normal' menimbulkan kegaduhan sehingga Suharyanto meluruskan dan meminta maaf.
"Saya memahami penggunaan kata 'normal' dapat menimbulkan persepsi seolah-olah kondisi masyarakat tidak terdampak. Untuk itu, saya perlu meluruskan bahwa kondisi karhutla masih memerlukan penanganan serius dan pemerintah tidak menganggap persoalan ini telah selesai," tutut Suharyanto.
"Karena itu, saya memohon maaf kepada masyarakat terdampak karhutla jika pilihan kata yang saya gunakan dalam laporan tersebut dinilai menimbulkan kesan bahwa pemerintah menganggap kondisi masyarakat di tengah bencana kabut asap sebagai situasi yang biasa saja. Bukan begitu maksud saya," lanjutnya.
Suharyanto memastikan bahwa BNPB bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, relawan dan seluruh elemen terus melakukan pemadaman, penanganan dampak kesehatan serta perlindungan masyarakat atas ancaman karhutla.
"Kami juga terus memperbaiki dan mengintegrasikan data dari seluruh unsur di lapangan agar informasi yang disampaikan kepada Presiden dan kepada masyarakat menggambarkan kondisi secara utuh dan akurat. Keselamatan, kesehatan dan kualitas hidup masyarakat terdampak, selalu menjadi prioritas utama kami," imbuhnya.
