.webp)
Wakil Ketua Komisi X Lalu Hadrian menyebut wacana perguruan tinggi negeri (PTN) gratis perlu dilihat sebagai investasi jangka panjang. Dia mengingatkan anggarannya perlu dihitung secara cermat.
"Rencana PTN gratis perlu dilihat sebagai investasi jangka panjang untuk memperluas akses pendidikan tinggi, tetapi tentu harus dihitung secara cermat agar berkelanjutan dan tidak mengorbankan mutu pendidikan," kata Lalu kepada wartawan, Kamis (24/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terkait kebutuhan Rp 93 triliun, Lalu menyebut perlu dicek lagi berdasarkan penerima manfaat. Anggarannya harus tetap berasal dari anggaran pendidikan 20 persen dengan penataan dan optimalisasi belanja pendidikan secara keseluruhan.
"Angka kebutuhan Rp 93,7 triliun perlu terlebih dahulu diverifikasi berdasarkan skenario penerima manfaat, komponen biaya, serta tahapan implementasinya," ujarnya.
Lalu menekankan, jika PTN digratiskan, jangan sampai mengurangi anggaran penunjang mutu PTN. Seperti anggaran untuk mutu dosen, riset, hingga sarana prasarana.
"Yang harus dijaga adalah jangan sampai kebijakan pembebasan biaya kuliah justru mengurangi anggaran untuk mutu dosen, riset, sarana-prasarana, dan program afirmasi mahasiswa yang membutuhkan," sebutnya.
"Jadi, menurut saya, yang paling penting sekarang adalah memastikan desain kebijakannya terlebih dahulu, menghitung kebutuhan fiskalnya secara transparan, kemudian menentukan tahapan dan sumber pendanaannya melalui APBN," tambah dia.
Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) RI telah menyebut anggaran yang dibutuhkan untuk menggratiskan biaya perguruan tinggi negeri (PTN) sebesar Rp 93,7 triliun. Mendiktisaintek RI Brian Yuliarto belakangan mengungkap dari mana hitungan tersebut didapat.
"Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per tahun itu kita sudah ada hitungannya sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah, itu yang kita gunakan sebagai standar acuan. Makanya kemarin keluar angka Rp 93 (triliun) yang saya sampaikan di Komisi X," kata Brian dalam keterangan pers usai rapat terbatas (ratas) penerapan pendidikan negeri gratis di Istana Kepresidenan, dikutip dari detikEdu, Rabu (23/9).
Terkait rencana ini, Brian menyebut nantinya ada beberapa opsi pembiayaan yang akan digantikan oleh pemerintah. Ia juga menegaskan dalam ratas tersebut sudah dilakukan beberapa analisis mulai dari pendapatan uang kuliah tunggal (UKT), iuran pengembangan institusi (IPI), hingga pendapatan lain di PTN.
"Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IPI pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus. Itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah. Begitu," kata Brian.
Simak juga Video: Kemendiktisaintek Ungkap Butuh Rp93,7 T untuk Gratiskan Biaya Kuliah di PTN
