Presiden Prabowo Subianto berbicara terkait peluang merombak atau reshuffle kabinet menjelang dua tahun pemerintahannya. Lantas bagaimana peluangnya?
Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno membeberkan tiga hal terkait peluang adanya reshuffle kabinet. Pertama, Adi menyebut menjelang dua tahun pemerintahan adalah momentum resuffle kabinet.
"Tentu kebutuhannya mengganti menteri yang performa kinerja buruk. Tiga tahun ke depan adalah tahun pembuktian bahwa visi misi dan keinginan pemerintah terealisasi. Saat ini yang paling banyak dikeluhkan rakyat soal kondisi ekonomi. Nah, di sektor ekonomi secara keseluruhan inilah yang perlu evaluasi total," kata Adi kepada wartawan, Senin (21/9/2026).
Kedua, Adi menilai menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo, rakyat bahkan tidak tahu nama-nama menteri, apalagi kinerjanya. Menurutnya, menteri yang paling dikenal rakyat itu Seskab Teddy Indra Wijaya dan menteri dari ketum partai seperti Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, dan Agus Harimurti Yudhoyono.
"Di luar itu tak ada yang kenal. Menteri-menteri yang tak dikenal itu mestinya belajar banyak dari Teddy Indra Wijaya, tak banyak komentar, selalu fokus bekerja, dan pasang badan setiap presiden diserang publik. Presiden perlu memperbanyak sosok seperti Teddy yang bekerja dalam diam," ucapnya.
Ketiga, Adi mengatakan resuffle kabinet juga harus menyasar menteri partai koalisi yang loyalitasnya diragukan, termasuk menteri yang terindikasi berurusan dengan hukum. Hal itu perlu dilakukan agar tak menjadi beban bagi pemerintahan saat ini.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, mengatakan tren kepuasan terhadap kinerja pemerintahan terus mengalami pejurunan signifikan di segala bidang. Sehingga, kata dia, ini menjadi masukan penting bagi Prabowo agar reshuffle segera dilakukan dalam konteks bidang perekonomian hingga penegakan hukum khususnya antikorupsi.
"Reshuffle menjadi relevan karena tidak semua mitra koalisi yakni partai-partai mengirimkan kader-kader, politiknya ke kabinet dengan format kinerja yang optimal," ucap Agung.
Agung menyoroti terkait anggota kabinet yang problematik dalam hal komunikasi publik atau kinerja. Menurutnya, banyak para menteri terjebak dalam kerja-kerja politik, bahkan tersandung kasus hukum.
"Sehingga daripada menjadi beban kerja dari presiden, maka menteri-menteri yang ditengarai tidak bekerja optimal atau tersangkut kasus hukum sebaiknya diganti sesegera mungkin," ujarnya.
Dia berharap isu reshuffle ini menjadi momentum untuk merampingkan kabinet. Sebab, kata dia, selama ini Kabinet Merah Putih diisi terlalu banyak menteri ataupun wakil menteri dan menjadi persepsi yang minor di mata publik di tengah narasi efisiensi yang digaungkan oleh pemerintah di segala lini.
"Dengan merampingkan kabinet harapannya terpilih orang-orang atau teknokrat-teknokrat ulung yang memang fokus berorientasi kerja, sehingga tanggung jawab presiden dalam menjalankan pemerintahan yang baik, effective, good government, itu bisa terwujud dengan sendirinya," kata Agung.
"Sehingga orang-orang yang selama ini punya basis karier yang lebih banyak mengedepankan nafas politiknya itu bisa tereduksi secara otomatis," imbuhnya.
(fas/gbr)