Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) menanggapi usulan parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen sebesar 5%. Zulhas mengatakan PAN mengutamakan musyawarah mufakat dalam menentukan besaran ambang batas.
"Iya, kita begini. Ya. Kita kan koalisi ya, dengan teman-teman Gerindra dan lain-lain. Kita yang penting musyawarah mufakat," kata Zulhas usai perayaan HUT ke-28 PAN di JCC, Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Zulhas mengatakan PAN menganut prinsip kekeluargaan dan gotong royong. Sebab itu, PAN akan mengikuti keputusan yang telah disepakati bersama, termasuk mengenai besaran ambang batas.
"Ya kan, aslinya kita ini kan kekeluargaan, gotong-royong, musyawarah mufakat. Kami apa saja kalau disepakati, kami ikut. Termasuk soal PT, kami ikut. Tapi harus ada kesepakatan bersama. Itu aja. Itu yang paling penting ya," katanya.
"Ya, asal kesepakatan bulat, kami oke. Kami setuju," sambungnya.
Sebelunnya, PAN mengaku keberatan jika parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen dinaikkan lebih dari 4% atau menjadi 5%. PAN menilai kenaikan PT berpotensi bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas parlemen.
Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan sikap tersebut bukan karena PAN khawatir tak lolos ke parlemen. Dia mengatakan PAN selalu mendapatkan kursi di Senayan sejak Pemilu 1999 hingga 2024.
"PAN berkeberatan jika parliamentary threshold (PT) naik lebih dari 4%. Sikap PAN bukan karena khawatir tidak lolos mendapatkan kursi DPR RI, karena sejak Pemilu 1999 sampai 2024 PAN terbukti selalu lolos ke Senayan," kata Viva Yoga kepada wartawan, Kamis (17/9).
"Bagi PAN, jika ada kenaikan nilai PT lagi maka hal itu akan cenderung bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang PT," sambungnya.
(ial/amw)