.webp)
Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) terus memperkuat kerja sama pengelolaan tapal batas negara. Sinergi dengan negara-negara tetangga ini diwujudkan melalui forum Indonesia Border Partnership Coffee Morning di Jakarta.
Pertemuan strategis di Kantor Sekretariat Tetap BNPP RI tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.
Forum dialog ini mengusung tema penguatan kerja sama untuk memajukan kesejahteraan kawasan. Berbagai dinamika, tantangan, serta peluang strategis pengelolaan perbatasan dibahas secara komprehensif.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Indonesia diketahui memiliki garis perbatasan darat dengan tiga negara yakni Malaysia, Papua Nugini, dan Timor-Leste. Sementara itu, wilayah perairan Nusantara berbatasan langsung dengan Singapura, Australia, Filipina, Vietnam, Thailand, India, dan Palau.
Sejumlah perwakilan diplomatik hadir memenuhi undangan penting tersebut. Tamu kehormatan ini meliputi Duta Besar Malaysia, Papua Nugini, Timor-Leste, Vietnam, Singapura, hingga Filipina. Turut hadir pula Penasihat Australian Border Force untuk Indonesia serta Konselor Politik Kedutaan Besar India.
Dalam sambutannya, Tito selaku Kepala BNPP RI menyampaikan pentingnya menjaga hubungan baik dengan seluruh negara tetangga. Sinergi ini merupakan bagian krusial dalam mengkoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga terkait di kawasan terluar.
"Nomor satu tentu saja untuk melindungi kedaulatan negara, khususnya menjaga dan mengamankan batas wilayah kita," ujar Tito pada keterangan tertulisnya, Rabu (16/9/2026).
Pengelolaan perbatasan melibatkan banyak unsur strategis mulai dari TNI, Polri, imigrasi, bea cukai, hingga karantina. BNPP RI saat ini juga mengemban tanggung jawab penuh atas pengelolaan 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Jumlah pos pelayanan terpadu ini ditargetkan terus berkembang hingga mencapai 24 titik.
Selain menjaga kedaulatan, institusi ini memiliki mandat mengembangkan kawasan terluar untuk merangsang pertumbuhan ekonomi nasional. Tito menegaskan orientasi pembangunan kini menjadikan area perbatasan sebagai prioritas utama.
"Perbatasan bukan lagi sekadar 'halaman belakang' Indonesia. Kami ingin menciptakan perbatasan sebagai 'halaman depan' negara," kata Tito.
Menurut Tito, pengembangan kawasan terluar sangat membutuhkan komunikasi intensif dengan negara tetangga. Aktivitas perekonomian yang tumbuh diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di kedua sisi. Interaksi lintas negara ini juga kental dipengaruhi oleh tingginya hubungan sosial, budaya, dan kekerabatan warga setempat.
"Di Papua Nugini, warga negara Papua Nugini ada yang tinggal di wilayah perbatasan Indonesia, saya pernah bertemu dengan mereka. Dan beberapa orang Indonesia juga tinggal di Papua Nugini. Ini cukup unik bagi kami," ucap Tito.
Penyelesaian berbagai persoalan wilayah juga selalu menjadi perhatian penting dalam tata kelola tapal batas negara. Tito sangat mengapresiasi dialog bersahabat dengan Malaysia yang sukses menyelesaikan sejumlah sengketa wilayah.
"Pembicaraan yang bersahabat dan diskusi [pihak Malaysia] yang sangat produktif telah dilakukan, dan kami telah menyelesaikan sejumlah area sengketa. Tetapi sekarang kami sejujurnya sedang fokus pada Pulau Sebatik," tutur Tito.
Pulau Sebatik memiliki karakteristik pengelolaan perbatasan yang sangat tersendiri karena daratannya terbagi antara Indonesia dan Malaysia. BNPP RI bersama kementerian terkait telah membentuk tim khusus guna merumuskan penyelesaian persoalan tersebut bersama pemerintah negeri jiran.
Ruang dialog melalui pertemuan Coffee Morning ini diharapkan mampu memperkuat komunikasi internasional secara berkelanjutan. Upaya kolaboratif tersebut difokuskan untuk menjaga batas negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan secara merata.
Simak juga Video: BNPP Sebut Ada 3 Desa di Nunukan Sebagian Masuk Malaysia
