.webp)
Karena Itu FPKS menolak rencana tersebut. Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) yang selalu menjadi stempel Setjen DPR diusulkan dibubarkan.
"DPR itu kan ngurusi persoalan bangsa dan rakyat. Bukan ngurusi rumah rusak, genting bocor. Ini jangan-jangan hanya untuk menghabiskan anggaran saja. Kita tidak setuju renovasi total itu, bubarkan saja BURT itu," kata Wakil Ketua FPKS Fachri Hamzah pada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/12/2007).
Menurut politisi muda ini, seharusnya Setjen DPR dan pimpinan DPR bersabar menunggu sampai akhir tugas DPR periode 2004-2009 dalam merenovasi rumah dinas. Langkah sabar itu akan memperbaiki citra DPR yang terbangun sebagai lembaga yang hanya berpikir untuk kepentingannya sendiri daripada kepentingan rakyat.
"Masa jabatan kita kan tinggal satu tahunlah. Pada Mei 2009 kita sudah pemilu, kenapa tidak sabar sih. Wajar rakyat menilai DPR rusak karena kesannya hanya ngurusi perutnya sendiri," tambah Fachri.
Mantan aktivis KAMMI ini menilai renovasi total terhadap rumah dinas DPR tidak masuk akal dan mengada-ada. Alasannya tingkat kerusakan masing-masing rumah berbeda-beda. Selain itu juga masih banyak yang layak dihuni karena perawatanya yang baik dari pemakai rumah.
"Nggak mungkin rumah itu rusak bareng-bareng. Pasti kan satu-satu. Satu rumah ada yang bocor gentingnya, tinggal telepon tukang. Yang lain kamar mandinya rusak. Jadi renovasi total itu nggak rasional. Nggak masuk akal. Ada apa ini?" tanyanya.
Kompleks perumahan anggota DPR ada dua, yaitu di Kalibata dan Ulujami. Namun yang direnovasi hanya yang di Kalibata karena kompleks di Ulujami masih bagus.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
