Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menyoroti pengelompokan kesejahteraan masyarakat berdasarkan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh BPS. Dia meminta pemerintah mengevaluasi pengelompokan tersebut karena belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat.
Bonnie mengaku menerima sejumlah pengaduan dari masyarakat yang mempertanyakan posisi mereka dalam kategori desil. Dia mengatakan banyak warga menyampaikan jika pengelompokan tersebut tak sesuai dengan kondisi ekonomi yang mereka alami.
"Saya juga menerima banyak pengaduan terkait distribusi KIP Kuliah. Banyak calon mahasiswa yang datang dari keluarga miskin terancam gagal kuliah karena ketidakakuratan data desil," kata Bonnie kepada wartawan, Kamis (27/8/2026).
Menurutnya, perubahan posisi desil bisa membuat keluarga yang sebenarnya mengalami kesulitan ekonomi tercatat dalam kelompok kesejahteraan yang lebih tinggi. Kondisi itu, kata dia, berpotensi membuat anak yang seharusnya mendapat bantuan pendidikan justru tak masuk dalam sasaran penerima.
"Pengelompokan desil yang menghambat penerima bantuan akan berdampak pada daya tahan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setelah ditemukan banyak warga yang protes, maka diperlukan evaluasi dan mekanisme sanggah data," ujarnya.
Dia meminta pemerintah menyediakan saluran bagi masyarakat untuk menyanggah data jika hasil pengelompokan desil tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka.
"Masyarakat perlu disediakan saluran untuk menyanggah ketidakakuratan data pengelompokan desil. Hal ini menjadi penting karena banyak masyarakat yang masih sangat bergantung pada penerimaan bantuan dari pemerintah secara rutin," ujarnya.
(amw/zap)