PPP Susun Strategi Hadapi Pemilu 2029

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengungkap strategi agar bisa kembali masuk Parlemen pada Pemilu 2029. Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, mengatakan ada tiga strategi yang harus dilaksanakan partainya.

Hal tersebut diungkap Mardiono saat membuka Rakornas Bidang Hukum PPP di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2026). Mardiono menyebut pihaknya perlu memperkuat struktur organisasi dari pusat hingga ke tingkat ranting.

"Yang pertama adalah memperkuat struktur organisasi dari pusat hingga ranting. Dan saat ini, sudah dilaksanakan Musyawarah Wilayah 38 provinsi dan kemudian dilaksanakan Musyawarah Cabang konsolidasi di tingkat kabupaten/kota, dan ini sudah selesai 95% dari 514 kabupaten/kota. Dan selanjutnya sekarang sedang berjalan, dilaporkan terakhir malam Minggu ini sudah mencapai 20% pelaksanaan Musancab yaitu di tingkat kecamatan," ujar Mardiono.

Mardiono kemudian mengatakan PPP perlu memperkuat sistem informasi dan teknologi (PPP). Dia menyebut data dari anggota partai perlu dibuat secara detail dari nama hingga alamatnya (by name, by address).

"Kita dukung dengan basis IT kita yang nanti didukung oleh teknologi yang mutakhir yang saat ini sedang kita bangun, yanginsyaallah pada bulan depan ini sudah bisa kita selesaikan. Sebelum kita menggelar Mukernas, itu sudah akan kita presentasikan yang seluruhnya, dari mulai struktur organisasi sampai database konstituen kita, akan tersimpan by name, by address. Dan nanti termasuk sampai pada tingkat para saksi, itu telah terekam sampai ke tingkat by nomor rekening," katanya.

Selanjutnya, Mardiono mengungkap PPP perlu memperkuat advokasi hukum dan pengamanan bukti dalam proses verifikasi saat Pemilu berjalan. Dia menyoroti kelemahan PPP, yang dianggapnya ada beberapa pihak yang mengedepankan suara individual untuk dikawal.

"Selanjutnya, memperkuat advokasi hukum dan pengamanan bukti sejak proses verifikasi hingga penghitungan suara di TPS. Karena kelemahan kita yang lalu, kita hanya menyoroti di tingkat basis dan kadang-kadang mengedepankan kepentingan individual," ujar dia.

Mardiono menegaskan penegakan hukum diperlukan partainya. Dia mengungkit hasil Pemilu 2024, di mana PPP tidak lolos parlemen.

"Bidang hukum menjadi penting untuk menjadi panglima kita dalam menyelamatkan suara atas hasil yang diberikan oleh rakyat kit," katanya.

"Pemilu tahun 2024 menjadi pelajaran penting, khususnya terkait pentingnya pengamanan data, dokumentasi hasil suara saksi, serta kesiapan advokasi sejak tingkat TPS yang harus menjadi prioritas utama. PPP tidak ingin tim hukum hanya bekerja ketika sengketa terjadi. Advokasi harus dimulai sejak awal tahapan pemilu," imbuhnya.