KPK Kumpulkan 46 Lembaga Negara Paparkan Pemberantasan Korupsi

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumpulkan pimpinan 46 lembaga negara dalam acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2007. 46 Lembaga negara itu antara lain Mahkamah Agung, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri akan memaparkan update pemberantasan korupsi dan peningkatan akuntabilitas lembaganya masing-masing.

"Tolong jangan diartikan forum ini bentuk laporan lembaga-lembaga negara ke KPK. Tolong dimaknai forum ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada publik," kata Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki dalam sambutan membuka acara di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Selasa (4/12/2007).

Namun, meski yang diundang 46 lembaga, yang hadir saat pembukaan baru Ketua MPR Hidayat Nurwahid yang membuka acara, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, Menakertrans Erman Suparno, anggota Wantimpres Adnan Buyung Nasution, dan pimpinan KPK lainnya.

Acara ini untuk kedua kalinya digelar KPK. Rencananya, KPK akan rutin mengadakan acara ini tiap akhir tahun untuk mengevaluasi hasil pemberantasan korupsi di 32 lembaga itu.

Menurut Ruki, belajar dari pengalaman, pemberantasan korupsi lebih efektif dengan upaya preventif. "Upaya represif tidak akan menang, kita harus melakukan prevention," pungkasnya.

46 Pimpinan Lembaga yang diundang untuk memaparkan dalam acara yang berlangsung sampai Rabu besok adalah:

1. Ketua MA
2. Jaksa Agung
3. Ketua BPK
4. Ketua KPK
5. Ketua KY
6. Ketua KPU
7. Ketua Komisi Hukum Nasional (KHN)
8. Ketua KPPU
9. Menneg BUMN
10. Menpan
11. Menkeu
12. Menkum HAM
13. Mendiknas
14. Menag
15. Mendagri
16. Menkes
17. Panglima TNI
18. Kapolri
19. Kepala Bappenas
20. Kepala BPKP
21. Gubernur BI
22. Kepala PPATK
23. Kepala BPN
24. Dirjen Bea dan Cukai Depkeu
25. Dirjen Pajak Depkeu
26. Dirjen Imigrasi Depkum HAM
27. Dirlantas Mabes Polri
28. Gubernur DKI Jakarta
29. Kepala BRR Aceh-Nias
30. Dirut Bank Mandiri
31. Dirut Pertamina
32. Kepala Bulog
33. DPR
34. DPD
35. Departemen Perdagangan
36. Depnakertrans
37. Deplu
38. Depperin
39. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
40. MK
41. Bapepam
42. Dirjen Perbendaharaan
43. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI
44. Komisi Ombudsman
45. Komisi Kepolisian
46. Komisi Kejaksaan

Selain 46 lembaga itu, KPK juga mengundang 69 lembaga, LSM dan partai politik untuk berpartisipasi dalam acara untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas negara ini.
(aba/nrl)