.webp)
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Aceh, mempercepat realisasi tambahan Transfer ke Daerah (TKD). Hal itu bertujuan agar pemulihan infrastruktur dan kehidupan masyarakat terdampak segera bergerak nyata di lapangan.
Hasil monitoring dan evaluasi Satgas PRR pada 10 Agustus 2026 menunjukkan realisasi tambahan TKD Nagan Raya baru mencapai Rp209,57 juta atau 0,74 persen dari total pagu Rp 28,29 miliar. Sebagian besar kegiatan masih berada pada tahap perencanaan dan pengadaan, sehingga manfaat anggaran belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
Tambahan TKD tersebut didominasi alokasi sektor infrastruktur sebesar Rp 17,19 miliar. Anggaran juga dialokasikan untuk pertanian Rp 6,54 miliar, urusan lainnya Rp 3,36 miliar, serta pendidikan Rp 1,20 miliar. Struktur anggaran ini perlu segera diterjemahkan menjadi pekerjaan fisik dan layanan pemulihan yang tepat sasaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Percepatan menjadi mendesak mengingat masih terdapat sejumlah titik prioritas yang membutuhkan penanganan, antara lain kawasan longsor di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang serta Jembatan Rangka Baja Gunong Kong di Gampong Alue Wakie, Kecamatan Darul Makmur. Jembatan yang putus itu hingga kini belum tersentuh perbaikan, sehingga warga harus menggunakan perahu untuk menyeberang.
Perwakilan Tim Satgas PRR Aceh dari Kementerian Dalam Negeri Imran mengatakan rendahnya penyerapan anggaran harus segera direspons dengan langkah yang lebih terukur oleh pemerintah daerah dan seluruh perangkat daerah pengelola kegiatan. Hal itu diungkapkan olehnya usai monitoring dan evaluasi di Kantor Bappeda Nagan Raya, Senin (10/8/2026).
"Kami melihat Nagan Raya ini belum bergerak. Kami lihat kondisinya hampir sama ketika satu bulan lalu kami melakukan monitoring. Malah kalau saya lihat masih nol, dan bulan ini sudah naik menjadi 0,7 persen," kata Imran dalam keterangan tertulis, Selasa (11/8/2026).
Menurutnya, keterlambatan realisasi tidak hanya berpengaruh terhadap penyelesaian kegiatan, tetapi juga menunda pemulihan akses dan aktivitas masyarakat. Karena itu, Satgas PRR meminta pemerintah daerah memberi perhatian khusus pada kebutuhan warga di sekitar Jembatan Gunong Kong dan titik-titik infrastruktur terdampak lainnya.
"Coba perhatikan itu masyarakat yang tinggal di Jembatan Gunong Kong, mereka menggunakan perahu untuk menyeberang. Saya mengharapkan Bupati Nagan Raya ini concern untuk mempercepat realisasi anggaran, TKD khususnya," ujar Imran.
Dia menegaskan anggaran yang telah tersedia harus dimanfaatkan terlebih dahulu secara maksimal, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Realisasi yang baik juga menjadi dasar evaluasi pemerintah dalam menghitung kebutuhan dukungan anggaran lanjutan, baik untuk tahun berjalan maupun tahun berikutnya.
Satgas PRR mengingatkan pemerintah daerah untuk mengejar ketertinggalan dengan mempercepat proses pengadaan, penetapan kontrak, dan pelaksanaan pekerjaan fisik. Langkah tersebut penting mengingat tahun anggaran 2026 memasuki semester kedua dan waktu pelaksanaan kegiatan semakin terbatas.
"Kita harus mulai fokus untuk mengejar ketertinggalan. Kita hanya punya waktu sekitar tiga bulan untuk merealisasikan seluruh anggaran yang tersedia," ujar Imran.
Menanggapi dorongan tersebut, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Nagan Raya, Bustami, menyatakan pemerintah daerah akan menyusun kerangka kerja rehabilitasi dan rekonstruksi bagi setiap organisasi perangkat daerah.
"Pelaksanaan kegiatan akan dikawal secara mingguan dengan target realisasi tambahan TKD mencapai 50 persen pada akhir September 2026," tutup Bustami.
(akd/ega)
