Pemprov DKI Denda Perusahaan yang Buang Sampah Sembarangan Rp 5 Juta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemprov DKI akan menindak perusahaan swasta yang membuang sampah sembarangan. Sejumlah pelaku telah dikenai sanksi denda Rp 5 juta.

Pramono menyampaikan hal itu saat menghadiri acara peluncuran perlindungan sosial bagi sektor informal persampahan Indonesia di fasilitas RDF Rorotan, Jakarta Utara, Senin (10/8/2026).

"Bahkan kemarin kami sudah memberikan hukuman administratif masing-masing pelaku kami denda Rp 5 juta," kata Pramono.

Dia menegaskan sanksi akan lebih berat jika pelanggaran kembali dilakukan. Perusahaan yang mengulangi perbuatannya terancam ditutup. "Kalau mereka masih mengulangi, kami akan tutup usahanya," lanjutnya.

Di sisi lain, Pramono mengatakan persoalan tersebut muncul seiring perubahan pola pengelolaan sampah di Jakarta. Saat ini, Pemprov DKI mendorong sistem pilah, angkut, dan olah, menggantikan pola lama yang hanya mengangkut sampah untuk dibuang ke TPST Bantargebang.

Menurut Pramono, beberapa pihak swasta menerima sampah dari sektor hotel, restoran, dan kafe. Namun, sampah tersebut justru ditimbun di lokasi yang tidak semestinya.

"Beberapa kali ada laporan di lapangan yang sering kali yang melakukan adalah, mohon maaf, biasanya swasta. Mereka dapat orderan dari Horeka (Hotel, Restoran, Kafe), kemudian menimbun di beberapa tempat yang sembarangan," ungkapnya.

Pramono mengatakan Pemprov DKI kini akan lebih terbuka dalam mengungkap perusahaan yang melakukan pelanggaran. Nama perusahaan, asal sampah, hingga alasan pembuangan akan diumumkan kepada publik.

"Dan sekarang, kalau dulu dibiarkan, sekarang saya minta yang seperti ini diumumkan kepada publik nama perusahaannya, dapat sampahnya dari mana, kenapa dibuang ke sana, dan sebagainya," imbuhnya.