.webp)
Berembus kabar adanya perombakan atau reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto setelah 17 Agustus mendatang. Sejumlah petinggi parpol hingga Istana merespons isu tersebut.
Dihimpun detikcom, Sabtu (8/8/2026), informasi yang diterima menyebutkan reshuffle akan dilakukan setelah 17 Agustus 2026. Kabar menyebut kocok ulang kabinet ini bersifat kecil-kecilan alias sekadar mengisi jabatan yang saat ini kosong.
Waketum PAN Saleh Partaonan Daulay jadi salah satu yang merespons isu tersebut. Ia mengatakan persoalan reshuffle merupakan hak prerogatif Prabowo.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Soal reshuffle, itu adalah hak prerogatif Presiden. Para pembantu dan partai-partai koalisi tidak perlu menanggapi terlalu jauh. Apalagi fenomena reshuffle bukan hanya isu sekarang. Di setiap rezim pemerintahan, isu ini selalu ada," kata Saleh saat dihubungi.
Ia mengatakan ketumnya, Zulkifli Hasan, memerintahkan agar PAN tetap bekerja sungguh-sungguh. Dia pun menyerahkan diskusi reshuffle kabinet kepada masyarakat.
"PAN meninggalkan ruang diskusi soal itu bagi para akademisi, pengamat, dan masyarakat. Mereka bisa saja menyampaikan pendapat yang baik yang perlu dipertimbangkan. Dengan begitu, semua komponen masyarakat bisa terlibat. Itu tentu baik dalam membangun demokrasi," ucap dia.
Senada dengan Saleh, Waketum Demokrat Dede Yusuf juga mengatakan reshuffle kabinet hak prerogatif Prabowo. Ia juga memandang menteri-menteri mitranya di Komisi II DPR sudah bekerja dengan baik.
"Hak prerogatif Presiden yang lebih memahami soal itu, kalau di mitra saya di Komisi II, tampaknya sudah perform dengan baik semua," ujar Dede Yusuf
Namun pimpinan Komisi II DPR ini tidak tahu kinerja menteri lainnya. "Kalau untuk semua menteri, saya tidak paham ya. Hanya yang di Komisi II," imbuhnya.
Selanjutnya, PDIP juga merespons kabar reshuffle kabinet. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menyerahkan kepada pihak Istana terkait hal itu.
"Nggak tahu, saya, mesti tanya ke pemerintah, ke jubir Istana," tutur dia.
Kemudian, perihal survei kepuasan publik terhadap pemerintah yang belakangan menurun, Andreas menyebut pemerintah mungkin punya versinya sendiri. Ia enggan mengomentari apakah reshuffle kabinet salah satu cara menaikkan kinerja pemerintah di mata publik.
"Dari hasil-hasil survei ini, apa respons pemerintah? Pemerintahnya merasa jelek tidak. Mungkin hasil survei tidak seperti yang dilihat pemerintah. Mungkin pemerintah punya hasil survei sendiri," tutur dia.
Ketua MPR Serahkan ke Pemerintah
Ketua MPR RI Ahmad Muzani merespons mencuatnya kabar reshuffle kabinet setelah 17 Agustus. Dia mengatakan reshuffle kabinet merupakan ranah eksekutif.
"Saya belum dengar. Itu urusan eksekutif sepenuhnya," kata Muzani di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Jumat (7/8).
Muzani enggan berkomentar lebih jauh perihal reshuffle kabinet. Ia kembali menegaskan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
Kata Istana
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga telah buka suara. Ia mengatakan, jika reshuffle dilakukan, pengisian jabatan wakil menteri yang kosong akan menjadi prioritas.
"Nah, masalah reshuffle juga perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini belum ada rencana reshuffle Kabinet Merah Putih," kata Pras kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/8).
"Sekali lagi, kalaupun kemudian akan ada terjadi perubahan atau diistilahkan reshuffle, barangkali prioritasnya adalah kepada mengisi jabatan-jabatan yang oleh karena sesuatu hal saat ini jabatan-jabatan itu kosong," ujarnya.
Adapun jabatan wakil menteri yang kosong, yakni Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Wamen Pertanian. Namun ia belum mengungkap kapan pengisian Wamen itu akan dilakukan.
"Contohnya adalah Wakil Menteri Pertanian, kemudian Wakil Menteri Imipas. Jadi itu kalau mengenai masalah reshuffle," ujarnya.
