.webp)
Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menyoroti dinamika hasil survei terhadap pemerintah, termasuk PPI yang tidak dipublikasikan. Adi menilai pemerintah bisa menjadikan hasil survei sejumlah lembaga penelitian opini publik untuk memperbaiki kinerja, salah satunya dengan kocok ulang kabinet atau reshuffle.
Adi Prayitno, kepada wartawan, Kamis (6/8), menyebut hasil survei PPI yang tidak dirilis pada Mei 2026 merekam kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo cukup tinggi mencapai 70 persen. Kendati demikian, ia menyebut tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah secara keseluruhan, dalam hal ini pembantu presiden, masih di kisaran 65 persen.
Adi menangkap ada fenomena kinerja pembantu presiden dianggap belum maksimal. Karena itu, ia menilai presiden bisa mengambil opsi reshuffle kabinet untuk menaikkan kepercayaan publik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Survei opini publik tentu menjadi salah satu variabel penilaian publik terhadap kinerja pemerintah. Dan biasanya survei sifatnya situasional, fluktuatif, dinamis, dan bisa berubah dalam waktu cepat. Lalu bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi hasil survei opini publik? Pertama, jika temuan hasil survei make sense dengan data pemerintah, tentu perlu ada perbaikan kinerja," kata Adi mengawali pendapatnya.
Adi menyebut pemerintah pasti memiliki data internal yang lengkap terkait capaian kinerja selama ini. Ia menilai hasil survei dari pihak luar semestinya bisa dijadikan juga sebagai perbandingan.
"Kedua, pemerintah tentu saja punya data internal yang komprehensif terkait dengan capaian kinerja mereka. Dan pemerintah pastinya sudah hitung-hitungan dan blue print soal kinerja. Jadi, sekalipun ada hasil survei di luar pemerintah tentunya bisa dipelajari sebagai bahan perbandingan," ujar Adi.
"Intinya, kalau hasil survei sejalan dengan upaya perbaikan pemerintah selama ini maka hasil survei perlu jadi masukan konstruktif. Namun jika hasil survei tak sesuai data pemerintah, bisa diabaikan. Dalam demokrasi survei opini publik bagian dari partisipasi politik dalam melihat kinerja pemerintahan," sambungnya.
Menurutnya reshuffle mampu menjadi salah satu opsi bagi pemerintah untuk memulihkan kepercayaan publik. Ia lantas mengungkit hasil survei PPI yang menemukan adanya kesenjangan hasil kepuasan publik antara Presiden Prabowo dengan pejabat pembantunya.
"Reshuffle salah satunya untuk memulihkan kepercayaan publik. Dari data survei yang saya punya (Parameter Politik Indonesia) di bulan Mei, tapi tidak dirilis, kepercayaan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo masih cukup tinggi mencapai 70 persen. Meski harus diakui, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah secara umum (kinerja wapres, menteri, wamen, dan para pembantu presiden) di kisaran 65 persen," kata dia.
Ia menilai kinerja pejabat pembantu presiden masih belum maksimal. Di momen inilah, lanjut Adi, pergantian personel kabinet dibutuhkan.
"Ada gap. Satu sisi publik puas dengan kinerja Presiden, sisi lainnya kepuasan terhadap pemerintahan secara umum berkurang. Itu artinya, kinerja pembantu presiden tak perform. Di situlah pentingnya reshuffle untuk naikkan kepercayaan publik," tambahnya.
Di sisi lain, Adi mengatakan perbaikan di sektor ekonomi, pemberian bansos dan bantuan langsung dinilai juga bisa meningkatkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah. Ia berharap temuan lembaga survei menjadi bahan pertimbangan pemerintah ke depannya.
"Selama ini pemerintah tidak terlampau menjadikan hasil survei sebagai parameter kinerja mereka. Buktinya saat kepuasan publik mencapai 80 persen, tak sedikitpun pemerintah menjadikan hasil survei itu sebagai kebanggaan. Biasa saja. Karena pemerintah punya alat ukur sendiri untuk bekerja. Apalagi saat kepuasan terhadap kinerja pemerintah turun, makin tak jadi acuan," ujar Adi.
"Kalau pemerintah anggap hasil survei itu rasional untuk masukan, sebaiknya lakukan perbaikan. Tapi kalo hasil survei dianggap tak rasional, abaikan saja," imbuhnya.
Lihat juga Video Survei Poltracking Kepercayaan Publik ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
