Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menyoroti dinamika hasil survei terhadap pemerintah, termasuk PPI yang tidak dipublikasikan. Adi menilai pemerintah bisa menjadikan hasil survei sejumlah lembaga penelitian opini publik untuk memperbaiki kinerja, salah satunya dengan kocok ulang kabinet atau reshuffle.
Adi Prayitno, kepada wartawan, Kamis (6/8), menyebut hasil survei PPI yang tidak dirilis pada Mei 2026 merekam kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo cukup tinggi mencapai 70 persen. Kendati demikian, ia menyebut tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah secara keseluruhan, dalam hal ini pembantu presiden, masih di kisaran 65 persen.
Adi menangkap ada fenomena kinerja pembantu presiden dianggap belum maksimal. Karena itu, ia menilai presiden bisa mengambil opsi reshuffle kabinet untuk menaikkan kepercayaan publik.
"Survei opini publik tentu menjadi salah satu variabel penilaian publik terhadap kinerja pemerintah. Dan biasanya survei sifatnya situasional, fluktuatif, dinamis, dan bisa berubah dalam waktu cepat. Lalu bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi hasil survei opini publik? Pertama, jika temuan hasil survei make sense dengan data pemerintah, tentu perlu ada perbaikan kinerja," kata Adi mengawali pendapatnya.
Adi menyebut pemerintah pasti memiliki data internal yang lengkap terkait capaian kinerja selama ini. Ia menilai hasil survei dari pihak luar semestinya bisa dijadikan juga sebagai perbandingan.
"Kedua, pemerintah tentu saja punya data internal yang komprehensif terkait dengan capaian kinerja mereka. Dan pemerintah pastinya sudah hitung-hitungan dan blue print soal kinerja. Jadi, sekalipun ada hasil survei di luar pemerintah tentunya bisa dipelajari sebagai bahan perbandingan," ujar Adi.
"Intinya, kalau hasil survei sejalan dengan upaya perbaikan pemerintah selama ini maka hasil survei perlu jadi masukan konstruktif. Namun jika hasil survei tak sesuai data pemerintah, bisa diabaikan. Dalam demokrasi survei opini publik bagian dari partisipasi politik dalam melihat kinerja pemerintahan," sambungnya.
Menurutnya reshuffle mampu menjadi salah satu opsi bagi pemerintah untuk memulihkan kepercayaan publik. Ia lantas mengungkit hasil survei PPI yang menemukan adanya kesenjangan hasil kepuasan publik antara Presiden Prabowo dengan pejabat pembantunya.
(dwr/gbr)