Pacu Pembangunan Huntap, Aceh Timur Percepat Administrasi Pengadaan Lahan

Pemulihan pascabencana di Aceh terus dipercepat melalui gerak bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hal itu menunjukkan sinergitas erat lintas sektor untuk mewujudkan ketahanan Aceh terhadap potensi bencana ke depannya.

Di Aceh Timur, Bupati Iskandar Usman Al-Farlaky menggelar pertemuan bersama warga, pemilik tanah, dan pihak terkait pada beberapa waktu lalu. Pertemuan tersebut membahas penyelesaian administrasi pengadaan lahan untuk pembangunan huntap bagi masyarakat terdampak banjir di Kecamatan Serbajadi.

Pemerintah daerah telah menyiapkan dua lokasi dengan luas keseluruhan mencapai enam hektare. Huntap komunal di kedua lokasi tersebut direncanakan menampung masyarakat dari tiga desa di Kecamatan Serbajadi.

"Yang paling penting harus dilakukan adalah menyelesaikan persoalan lahan. Harus ada kesediaan dan komitmen masyarakat agar proses pembebasan lahan bisa segera tuntas," kata Al-Farlaky dalam keterangan tertulis, Senin (3/8/2026).

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur juga mempercepat kelengkapan dokumen kepemilikan agar lahan berstatus jelas dan tidak menimbulkan persoalan hukum.

Setelah administrasi diselesaikan, koordinat kedua lokasi akan disampaikan kepada Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera untuk ditindaklanjuti bersama kementerian terkait.

"Sekarang tinggal melengkapi dokumen kepemilikan agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari," ujar Al-Farlaky.

Apabila administrasi lahan dapat diselesaikan pada Agustus 2026, tim Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan melakukan verifikasi lapangan sebagai tahapan menuju pembangunan huntap.

"Pembangunan huntap menjadi bagian krusial dalam pemulihan pascabencana di Aceh. Satgas PRR mencatat, ada 4 kabupaten/kota terdampak bencana di Aceh dengan kebutuhan huntap tertinggi, diantaranya Gayo Lues (2.454 unit), Aceh Tamiang (2.212 unit), Aceh Utara (708 unit), dan Aceh Tengah (533 unit)," tutupnya.