Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sebagian besar wilayah di Pulau Jawa, Bali, hingga Kalimantan bagian selatan menjadi daerah dengan potensi kekeringan tertinggi. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko meminta pemerintah dan semua pemangku kepentingan segera bergerak merespons fakta tersebut.
"Informasi dari BMKG harus menjadi peringatan dini yang ditindaklanjuti dengan langkah-langkah nyata. Jangan sampai pemerintah baru bergerak ketika masyarakat sudah mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, hasil panen menurun, atau kebakaran hutan dan lahan mulai meluas," kata Singgih saat dihubungi, Sabtu (1/8/2026).
Menurutnya, penanganan kekeringan harus dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BMKG, BNPB, kementerian terkait, TNI-Polri, hingga relawan kebencanaan. Ia menilai mitigasi bencana jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan penanganan setelah dampak terjadi.
"Koordinasi lintas kementerian dan lembaga harus diperkuat. Kementerian Pertanian perlu mengantisipasi dampaknya terhadap produksi pangan, sementara Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah harus memastikan kelompok rentan memperoleh bantuan apabila terdampak kekeringan berkepanjangan," ucap dia.
(maa/idn)