.webp)
Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengingatkan pemerintah tidak lengah terkait sejumlah wilayah di Indonesia yang diprediksi BMKG akan menjadi daerah dengan potensi kekeringan tertinggi. Daniel Johan mengusulkan beberapa langkah yang bisa dilakukan pemerintah.
Daniel Johan awalnya menyampaikan bahwa Komisi IV DPR sudah berkali-kali mengingatkan pemerintah perihal potensi kekeringan ini. Namun, dia menyebut saat ini sudah bukan lagi waktunya pemerintah lakukan pencegahan.
"Kami saat raker secara tegas telah wanti-wanti kepada pemerintah agar tidak lengah menghadapi ancaman El Nino yang diprediksi para pakar iklim menjadi yang terkuat dalam 150 tahun terakhir, El Nino kuat yang kita hadapi saat ini adalah faktor alam yang memang harus diantisipasi dengan berbagai cara. Namun perlu saya tegaskan, kondisi kita sekarang sudah bergeser dari tahap pencegahan ke tahap pengendalian dampak," kata Daniel Johan saat dihubungi, Sabtu (1/8/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Daniel Johan menyebut dampak kekeringan sudah nyata dirasakan masyarakat. Dia mendapat laporan sudah banyak daerah, khususnya Kalimantan, yang tidak diguyur hujan.
"Ini karena dampaknya sudah nyata dirasakan masyarakat, di banyak daerah hujan sudah hampir dua bulan tidak turun, dan khususnya di Kalimantan, titik-titik hotspot serta kabut asap sudah mulai bermunculan. Data 93 kecamatan di Jawa Barat yang dilanda kekeringan ini juga jadi alarm keras bahwa krisis ini sudah masuk ke tahap yang butuh respons cepat," ucap dia.
Karena itu, dia menyebut upaya yang harus dilakukan sekarang adalah upaya ekstra. Dia menyebut ada dua upaya yang bisa dilakukan.
"Pertama, pengeboran sumur darurat untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat, tapi ini harus dikendalikan dengan hati-hati agar tidak menyebabkan degradasi air tanah jangka panjang, jangan sampai solusi darurat hari ini jadi masalah baru esok hari. Kedua, rekayasa cuaca atau modifikasi cuaca untuk memicu hujan buatan, terutama di wilayah-wilayah yang paling terdampak kekeringan dan titik api," lanjut dia.
Daniel Johan memastikan Komisi IV DPR RI akan terus memberikan atensi penuh terhadap situasi ini, khususnya menyangkut ketahanan pangan dan produksi pertanian yang paling rentan terdampak kekeringan. Dia mendorong pemerintah, baik BMKG, Kementerian Pertanian, BNPB, maupun pemerintah daerah, untuk mempercepat langkah-langkah mitigasi ini secara terkoordinasi, bukan sektoral.
"Jangan sampai penanganannya lambat karena masing-masing instansi jalan sendiri-sendiri. Tentu dukungan politik anggaran pasti kami dorong agar pendanaan penangan kekeringan ini dapat dialokasikan dan mengambil dari anggaran lain yang bisa direalokasi, karena jika anggaran tidak cukup maka berdampak pada penangan dan multiplier efek buruknya sangat besar, kita tidak inginkan maka anggaran harus siap sedia karena ini bisa dikategorikan sebagai keadaan darurat," imbuh dia.
Prediksi BMKG
Sebelumnya, BMKG menyampaikan prediksi puncak musim kemarau di tahun 2026 terjadi pada Agustus hingga September. BMKG memprediksi sebagian besar wilayah di Pulau Jawa, Bali hingga Kalimantan bagian selatan menjadi daerah dengan potensi kekeringan tertinggi.
Sekretaris Utama BMKG Guswanto mengatakan curah hujan di wilayah-wilayah tersebut diperkirakan masih berada di bawah normal hingga awal Oktober. Kondisi itu membuat potensi kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga krisis air bersih perlu diantisipasi sejak dini.
"Wilayah dengan potensi kekeringan tertinggi pada puncak kemarau Agustus-September 2026 adalah sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan, serta Sulawesi bagian selatan. Daerah-daerah ini diprediksi mengalami curah hujan di bawah normal hingga awal Oktober sebelum hujan mulai kembali masuk," kata Guswanto, Jumat (31/7).
Pulau Jawa diperkirakan menjadi salah satu wilayah yang paling rentan terdampak. Selain curah hujan yang masih berada di bawah normal hingga Oktober, kebutuhan air di kawasan ini juga sangat tinggi karena menjadi pusat aktivitas pertanian sekaligus dihuni populasi yang padat.
Sementara itu, Bali dan Nusa Tenggara juga diprediksi menghadapi musim kemarau yang cukup panjang. Secara klimatologis, kedua wilayah tersebut memang lebih sering mengalami kekeringan sehingga risiko kebakaran hutan dan lahan diperkirakan meningkat selama puncak kemarau.
Di Kalimantan, terutama wilayah selatan dan tengah, curah hujan yang berada di bawah normal berpotensi meningkatkan jumlah titik panas yang dapat memicu karhutla.
Adapun Sulawesi Selatan diperkirakan masih mengalami defisit hujan hingga September sehingga perlu mewaspadai dampaknya terhadap sektor pertanian maupun ketersediaan air.
"Puncak kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September. Awal musim hujan mulai masuk pada Oktober di sebagian wilayah barat Indonesia dan akan meluas pada November," ujar Guswanto.
