Dipanggil Wapres, Menhub Tidak Bahas Larangan Terbang UE

Jakarta - Mendadak Menhub Jusman Syafii Djamal dipanggil Wapres JK. Kabarnya pemanggilan itu terkait larangan terbang 51 maskapai ke wilayah Uni Eropa (UE). Namun Jusman membantah.

"Tidak membahas itu. Itu bukan untuk dibicarakan di sini," ujar Jusman usai bertemu dengan JK di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (29/11/2007).

Pertemuan berlangsung sekitar 2,5 jam sejak pukul 14.30 WIB hingga 17.00 WIB. Jusman yang mengenakan safari biru didampingi beberapa orang dari Ditjen Perhubungan Laut.

Kepada wartawan, dia pun memberi keterangan soal larangan terbang itu. "Ini terkesan larangan kedua. Padahal tidak, karena sebelumnya belum dicabut," ujar pria berkacamata ini.

Pada Juli 2007 lalu, larangan terbang ke wilayah Eropa diberlakukan. Saat daftar hitam maskapai itu diperbarui, 51 maskapai RI masih dilarang.

"Dulu kita sudah protes karena kita kecewa. Itu sepihak tanpa audit. Pada Agustus lalu atas perintah Wapres, kita diminta membuka hubungan yang seolah-olah kurang baik. Mencairkan suasana," sambung Jusman.

Indonesia di mata UE, lanjutnya, telah melakukan perbaikan keamanan penerbangan. Namun UE perlu waktu untuk percaya bahwa keselamatan penerbangan yang dilaksanakan Indonesia bersifat langgeng. "Mereka perlu waktu untuk mencabut," tambah pria tanpa rambut ini.

Jusman menjelaskan, UE terdiri dari 27 negara yang punya 23 bahasa ofisial. "Dokumen yang disajikan 5 hingga 9, dan maskapai yang dibawa dalam rapat harus diterjemahkan. Jadi butuh waktu. Meski demikian sudah minta Dubes kita untuk UE menyampaikan protes," cetusnya.

"Kekuatan regulator harus ditingkatkan dalam pengawasan. Untuk maskapai, tatanan dan prosedur safety sudah ada. Tapi kadang-kadang di lapangan ada yang lain. Frekuensi pengawasan internal tidak sesering mungkin sehingga rawan, seperti dialami Batavia," tandasnya. (nvt/nrl)