Pemerintah Diminta Tak Pandang Sebelah Mata Banjir Laut Pasang

Jakarta - Banjir akibat pasangnya Laut Jawa yang menggenangi pemukiman warga di Jakarta Utara mendapat perhatian serius dari DPR. Komisi V meminta agar pemerintah tidak memandang sebelah mata banjir itu.

"Kita minta pemerintah tidak melihat sebelah mata banjir akibat air pasang kemarin. Karena itu harus ada konsep yang lebih komprehensif, terutama terhadap sistem transportasi DKI," kata anggota Komisi V DPR Azwar Anas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/11/2007).

Dia mengatakan, musibah banjir yang sering melanda ibukota selalu mengganggu kelangsungan kepentingan nansional, karena di DKI banyak jalan-jalan yang sifatnya nasional.

Karenanya pengaturan sistem transportasi dan tata ruang kota tidak cukup diserahkan ke pemerintah daerah.

"Karena DKI ini adalah ibukota dan banyak jalan nasional. Sesungguhnya sistem transportasi di sini tidak saja menjadi domain pemerintah DKI. Harus ada payung hukum tersendiri seperti UU Transportasi," tuturnya.

Payung hukum itu termasuk juga memuat dampak-dampaknya. Selama tidak ada payung hukum, politisi PKB ini menilai penanganan transportasi di Jakarta akan terus tambal sulam.

"Jadi ya tidak cukup dengan Perda, contohnya saja seperti banjir yang menutup jalan ke bandara. Meski sebentar, kepentingan-kepentingan nasional banyak yang terganggu," katanya.

(umi/nrl)