Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato penutupan masa sidang DPR untuk masuk masa reses anggota Dewan. Dalam pidatonya, Puan menyinggung fenomena kabar palsu alias hoax yang memojokkan DPR.
Puan mengawali pidato rapat paripurna dengan membahas meningkatnya disinformasi yang mengaburkan batas antara kritik dan provokasi. Puan menilai salah satu fenomena yang terjadi adalah beredarnya hoax yang ditujukan untuk mendiskreditkan DPR.
"Di ruang digital, arus informasi yang bergerak cepat telah meningkatkan disinformasi, memperuncing polarisasi, dan telah mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi yang memecah belah. Fenomena ini juga ditandai dengan beredarnya berbagai berita hoaks dan informasi yang dimanipulasi, termasuk konten yang diduga sengaja diproduksi atau disebarluaskan untuk mendiskreditkan DPR," ujar Puan dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPR kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2026).
Puan menilai setidaknya ada tiga hoax yang terkait dengan DPR. Salah satunya, kata Puan, terkait informasi palsu bahwa DPR menolak melanjutkan pembahasan RUU Perampasan Aset.
"Beberapa kasus hoaks tentang DPR RI antara lain hoax berupa kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR RI, hoax tentang DPR RI yang menolak pembahasan/pengesahan RUU Perampasan Aset, hoax menggunakan video lama (old footage) yang diberi narasi baru yang tidak sesuai konteks, dan lain sebagainya," ujar Puan.
Puan mengatakan narasi yang beredar seolah mempertentangkan DPR dengan masyarakat. Puan menyebut hoax yang beredar membuat seolah DPR dan masyarakat berada di pihak saling berlawanan.
"Narasi-narasi tersebut mempertentangkan keberadaan DPR RI dengan rakyat, seolah-olah keduanya berada dalam posisi yang saling berlawanan, sehingga dapat mengikis kepercayaan rakyat terhadap lembaga perwakilan, melemahkan legitimasi institusi demokrasi, dan menghambat terciptanya ruang dialog publik yang rasional dan membangun," ujarnya.
Puan mengatakan kemajuan teknologi harus diimbangi dengan kemampuan literasi media sosial oleh masyarakat. Ketua DPP PDIP itu meminta negara membuat strategi komunikasi yang tepat agar kepercayaan publik meningkat.
(amw/rfs)