Untuk menghindari kekalahan serupa, Komisi B1 Rapimnas III Partai Golkar yang membahas masalah pilkada dan pilpres akan merekomendasikan perubahan juklak 05 tentang pilkada untuk diperketat.
"Evaluasi dari rapimnas soal pilkada, banyak yang menghendaki disiplin kader ditegakkan. Karena itu juklak 05 akan direvisi dan dipertegas lagi. Karena sistem yang ada sekarang dari sisi soliditas kader sangat tidak menguntungkan," kata Sekjen DPP Partai Golkar Sumarsono.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sumarsono menambahkan, sebagai konsekuensi dari perubahan juklak 05 ini, bagi kader Golkar yang melanggar akan diberikan sanksi tegas sampai pada pemecatan. "Nanti kita lihat sampai di mana pelanggarannya, yang pasti ada prosesnya, mulai dari peringatan sampai sanksi," ujarnya.
Sementara Ketua DPP Partai Golkar Andi Mattalata menegaskan, Golkar akan mewajibkan setiap kadernya mematuhi keputusan partai. Jika keputusan itu dilanggar, sanksi keras telah disiapkan oleh partai.
"Semua kader Golkar wajib mendukung kader yang telah ditetapkan untuk diusung dalam pilkada atau pilpres. Golkar tidak akan lagi mengizinkan 2 kader bersaing dalam satu momen," cetusnya.
Sebelumnya Golkar masih menolerir kader golkar yang ingin maju dalam pilkada dengan syarat mendapatkan persetujuan dari DPP. Namun akibat banyaknya kader Golkar yang maju dalam satu pilkada, perolehan suara menjadi terpecah. Calon yang didukung Golkar jadi kalah seperti yang terjadi di Kalimantan Barat. (yid/sss)











































