Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pihaknya masih mendata daerah yang mengalami kesulitan fiskal sehingga tidak bisa membayar gaji PPPK. Tito meminta agar PPPK jangan sampai dirumahkan karena karena masalah keuangan daerah.
Tito mulanya meminta semua pemda benar-benar memeriksa anggaran masing-masing. Ia mendorong untuk tetap melakukan efisiensi.
"Jadi, pertama, kita mendata daerah-daerah mana yang kira-kira kapasitas fiskalnya memang agak sulit, ya. Yang kita minta daerah-daerah melakukan efisiensi dulu. Karena apa? Saya menghormati para kepala daerah, tapi saya mohon teman-teman kepala daerah juga betul-betul mengecek anggarannya," kata Tito kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Tito menyebutkan terkadang ada kepala daerah yang tidak tahu secara detail anggaran daerah. Menurut Tito, biasanya kepala daerah baru yang mengalami hal tersebut.
"Nah, kadang-kadang dibuat oleh bawahan, Bappeda atau Sekda, itu dibuat reguler seperti biasa, seperti tidak ada berkurangnya TKD (transfer ke daerah). Nah, itu kan diharapkan melakukan efisiensi-efisiensi," ucap Tito.
Mantan Kapolri itu menilai hasil efisiensi anggaran bisa dialihkan untuk membayar gaji PPPK. "Nah, ini sebetulnya harapan kita, langkah jangka pendeknya itu yang hasil efisiensi dipakai untuk di antaranya membayar PPPK. Jangan langsung terima laporan dari bawahan 'Pak, uang kita nggak cukup, gini-gini-gini.' Entar dulu," imbuhnya.
(maa/rfs)