Masyarakat Belum Paham REDD

Jakarta - Dana kompensasi pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD) akan diperjuangkan Indonesia dalam konvensi UNFCCC di Bali, Desember nanti. Namun banyak masyarakat yang belum memahaminya."REDD bukan kegiatan penanaman pohon, tapi mekanisme insentif yang diberikan dari upaya pencegahan konversi hutan," kata Kabalitbang Dephut Wahjudi Wardoyo, dalam jumpa pers di restoran Front Row, Senayan, Jakarta, Selasa (13/11/2007).Dana kompensasi ini akan dihitung dari berapa banyak gas karbon yang berhasil ditekan dengan menjaga kelestarian hutan. Indonesia berpeluang meraih US$ 2 miliar per tahun jika REDD lolos dalam UNFCCC."Ini kontrak unit per unit, stake holders mulai dari pemda, HPH dan masyarakat punya peluang mendapatkan dana, tapi mereka bertanggung jawab jika melanggar kesepakatan yang ada," lanjut pria yang menjadi Koordinator Indonesian Forest Climate Alliance (IFCA) ini.Wahjudi menjelaskan REDD akan diterapkan untuk 5 jenis hutan yaitu hutan konservasi, hutan alam produksi, hutan tanaman industri (HTI), lahan gambut dan hutan konversi kelapa sawit. Namun, hutan produksi, HTI dan kelapa sawit tetap bisa dimanfaatkan."Manipulasi manusia tetap dibolehkan tapi terbatas. Kalau misalnya dulu 1.000 hektar HTI bisa dihabiskan, nanti dengan REDD disisakan 100 hektar," jelasnya.Implementasi kebijakan REDD, menurut Wahjudi, akan menjadi kunci kesuksesan program ini. Kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia akan ditentukan di sini."Masalah kehutanan adalah pemerintahan yang lemah, masyarakat yang lemah dan kelompok bisnis yang berani ambil risiko. Pemantauan diperlukan untuk membuktikan telah terjadi penurunan emisi dengan REDD," pungkasnya. (fay/nrl)