.webp)
KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat Kantor Imigrasi Jakarta Barat hari ini. Dirjen Imigrasi Kementerian Imipas, Hendarsam Marantoko, menyatakan dirinya mendukung KPK.
"Jadi pada prinsipnya kami mendukung penuh langkah yang dilakukan oleh KPK untuk membongkar kasus apa pun yang ada di Imigrasi, karena kehadiran kami yang baru 2 bulan ini di Imigrasi spiritnya adalah membawa perubahan dan melakukan pembersihan," kata Hendarsam kepada wartawan, Rabu (3/6/2026).
Hendarsam mengaku siap membantu KPK. Dia tak akan menutup jika KPK menyasar kantor Imigrasi di daerah lain.
"Jadi jika nanti KPK eh ingin mengembangkan kasus ini ke daerah-daerah lain atau ke tempat yang lain, kami membuka diri pintu yang selebar-lebarnya buat KPK. Kami dukung penuh apa yang dilakukan oleh KPK," ujarnya.
Dia mengaku belum mengetahui duduk perkara kasus yang membuat Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat dan lainnya kena OTT. Dia menunggu perkembangan dari KPK.
"Soal kasus ini saya belum tahu, karena masih simpang siur. Dan katanya terkait dengan masalah izin tinggal. Cuma izin tinggal yang mana, di mana, kapan kejadiannya, apakah sekarang atau udah lama, ya," kata dia.
Sebelumnya KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat Kantor Imigrasi Jakarta Barat (Kanim Jakbar). Penangkapan ini diduga berkaitan dengan perkara dugaan korupsi.
"Benar," ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto ketika dimintai konfirmasi, Rabu (3/6).
Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan OTT tersebut dilakukan di Jakbar serta wilayah Jawa Barat dan Bali. Total ada belasan orang yang diamankan, termasuk Kepala Kanim Jakbar.
"Dalam progresnya, ada belasan orang yang diamankan dalam rangkaian kegiatan peristiwa tertangkap tangan kali ini, dan juga barang bukti yang diamankan ada kendaraan, mobil, motor, dan juga barang bukti dalam bentuk uang tunai, valas ada USD dan SGD, dan juga ada dalam bentuk logam mulia emas," ujarnya.
Baca juga: KPK OTT Pejabat Imigrasi Jakbar |
Lihat juga Video Tito Soroti Maraknya OTT Kepala Daerah, Singgung Biaya Pilkada Mahal
