DPR & Pemerintah Harus Bertemu Godok Pelantikan Syamsul

Jakarta - Permintaan anggota KPU Syamsul Bahri agar Presiden SBY menunda pelantikannya menimbulkan kontroversi. DPR dan pemerintah diminta duduk satu meja mencari jalan keluar terbaik."Memang agak bingung, dan kalau dibatalkan, DPR akan marah karena Pansel KPU yang bagian dari presiden dulu justru meloloskan Syamsul. Kalau dilantik dan nanti tebukti, juga akan bermasalah," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari kepada detikcom, Jumat (19/10/2007).Menurut Qodari, DPR dan pemerintah sebaiknya bertemu untuk membicarakan solusi yang terbaik."Apapun keputusannya, akan ada sisi kontroversi. Jadi sebaiknya diamankan secara politik. Artinya pihak-pihak yang memiliki legal formal harus bertemu guna mencari kesepakatan bersama supaya kontroversi tidak berkelanjutan," terang dia.Apapun keputusan nanti, lanjut Qodari, harus dijalankan semua pihak."Jadi semua opsi harus dibentangkan dan dipilih solusi terbaik. Ini harus segera diselesaikan dan jangan menguras energi serta mengganggu kinerja KPU," kata Qodari.Syamsul Bahri melayangkan 2 surat terkait kasus korupsi yang melilitnya. Syamsul meminta Presiden SBY menunda pelantikannya sebagai anggota KPU. Dia juga mengirim surat kepada Jaksa Agung Hendarman Supandji terkait klarifikasi atas statusnya. (aan/sss)