Kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus diurus KPK. Total 21 orang telah ditetapkan tersangka dalam sengkarut kasus rasuah ini.
Dalam catatan detikcom, kasus ini mulai terkuak lewat operasi tangkap tangan (OTT) pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Tengah. Total 10 orang ditetapkan tersangka terkait kasus suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
Kasus ini terus dikembangkan penyidikannya oleh KPK hingga terkuak praktik serupa di Jawa Barat, Sumatera Utara hingga Sulawesi. Sejauh ini sudah ada 21 orang tersangka, termasuk dua korporasi dalam kasus ini.
Kasus DJKA Jawa Tengah
Di klaster ini, KPK menetapkan dua kelompok tersangka, yaitu pemberi dan penerima suap. Kasus ini berkaitan dengan pembangunan rel kereta api wilayah Jawa Tengah.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 15 tersangka. Terbaru ialah ASN di Kemenhub bernama Risna Sutriyanto (RS).
Rina merupakan Ketua Pokja terkait proyek pembangunan jalur ganda KA antara Solo Balapan-Kadipiro. Sebelum Risna, KPK telah menahan sejumlah tersangka lain.
Berikut daftarnya:
Pihak Pemberi
1. DIN (Dion Renato Sugiarto) selaku Direktur PT IPA (Istana Putra Agung)
2. MUH (Muchamad Hikmat) selaku Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma)
3. YOS (Yoseph Ibrahim) selaku Direktur PT KA Manajemen Properti sd. Februari 2023
4. PAR (Parjono) selaku VP PT KA Manajemen Properti
5. Asta Danika (AD) selaku Direktur PT Bhakti Karya Utama (BKU)
6. Zulfikar Fahmi (ZF) selaku Direktur PT Putra Kharisma Sejahtera (PKS).
Pihak Penerima
1. HNO (Harno Trimadi) selaku Direktur Prasarana Perkeretaapian
2. BEN (Bernard Hasibuan) selaku PPK BTP Jabagteng
3. PTU (Putu Sumarjaya) selaku Kepala BTP Jabagteng
4. AFF (Achmad Affandi) selaku PPK BPKA Sulsel
5. FAD (Fadliansyah) selaku PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian
6. SYN (Syntho Pirjani Hutabarat) selaku PPK BTP Jabagbar
7. Budi Prasetyo (BP) selaku Ketua Pokja Pengadaan
8. Hardho (H) selaku Sekretaris Pokja Pengadaan
9. Edi Purnomo (EP) selaku anggota Pokja Pengadaan.
(ygs/jbr)