Reformasi TNI Dinilai Belum Tuntas

Jakarta - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Imparsial menilai reformasi yang dilakukan TNI selama sembilan tahun terakhir ini belum tuntas. Salah satunya terkait reformasi peradilan militer dan pengambilalihan bisnis militer yang belum rampung."Beberapa agenda reformasi TNI yang penting dan belum terselesaikan," ujar Koordinator Riset Imparsial Al Araf dalam siaran pers yang diterima detikcom, Rabu (3/10/2007).Al Araf mengatakan, agenda reformasi penting yang belum dirampungkan antara lain proses reformasi peradilan militer, sesuai mandat Ketetapan MPR Nomor VII/2000 dan UU No 34/2004 tentang TNI, khususnya Pasal 65. Juga proses pengambilalihan bisnis militer yang belum tuntas. Menurut Al Araf, pihaknya mencatat agenda restrukturisasi komando teritorial sebagaimana dimandatkan UU TNI Pasal 11 juga belum selesai. Proses reformasi di Departemen Pertahanan juga belum diselesaikan. "Problem penuntasan kasus korupsi yang melibatkan anggota TNI, dan belum tuntasnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang melibatkan anggota TNI, juga menjadi masalah dalam reformasi TNI," ujar Al Araf. Agenda lainnya yang belum diselesaikan, yaitu persoalan proses peletakan TNI di bawah Departemen Pertahanan yang mengakibatkan adanya keterlibatan Panglima TNI dalam pengambilan keputusan politik melalui keikutsertaannya di dalam rapat kabinet. "Banyaknya agenda yang belum diselesaikan itu, karena lemahnya kemauan politik pemerintah untuk menuntaskan reformasi sektor keamanan, khususnya di militer," tegas Al Araf.Ditambahkan Al Araf, ada beberapa persoalan yang belum diselesaikan terkait TNI, yaitu belum maksimalnya fungsi pengawasan (oversight) terutama yang di lakukan DPR-BPK (Badan Pemerika Keuangan), masih banyaknya vested interest dari TNI, yang kemudian menghalangi proses jalannya reformasi itu sendiri seperti halnya yang terjadi pada tarik-ulur revisi Undang-undang Peradilan Militer. "Selain itu tekanan publik pada agenda-agenda penuntasan reformasi TNI dan kondisi ini jauh berbeda pada saat awal reformasi 1998-2000, kami anggap kurang masif," tutur dia.Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto telah berjanji akan terus menjalankan program reformasi internalnya. "Meskipun tidak mudah. Karena tuntutan reformasi akan selalu berkembang dari tahun ke tahun," ujar dia usai gladi bersih upacara HUT TNI ke-62 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (3/10/2007).Djoko mengatakan pihaknya akan terus melakukan evaluasi agar komitmen bersama untuk memperbaiki kinerja TNI ke depan terus dilakukan. Situasi keamanan di dalam negeri selama tiga hingga empat tahun terakhir ini, kata dia, semakin membaik. Untuk itu, konsentrasi pasukan hanya untuk berlatih. (zal/asy)