Surat Agung Imam Ungkap DPP PDIP Izinkan Uang Mahar Kirbi

Jakarta - DPD PDIP DKI Jakarta dibekukan DPP PDIP karena kasus politik uang dalam Pilkada DKI Jakarta. Tapi hal itu dibantah oleh Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Agung Imam Sumanto.Pada salinan surat berkop DPD PDIP Jakarta yang ditandatangani Agung tertulis bahwa DPP PDIP sudah tahu dan mengizinkan dirinya menerima bantuan dari para balongub dan balonwagub Pilkada DKI Jakarta 2007 dalam rangka sosialisasi visi dan misi mereka. Dalam surat bertanggal 6 September 2007 dan ditujukan pada PDIP juga berisi bantahan dirinya memeras salah satu balonwagub Slamet Kirbiantoro.'Bahwa kami tidak pernah meminta apalagi memeras para calon gubernur dan wakil gubernur yang telah mendaftar ke PDIP tapi semata-mata adalah bantuan yang tidak mengikat dari para cagub maupun cawagub kepada DPC-DPC maupun PAC se-Provinsi DKI Jakarta dalam rangka sosialisasi mereka kepada jajaran PDIP di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini sudah kami laporkan ke DPP PDIP dan hal tersebut diperbolehkan oleh DPP.'Demikian salah satu petikan isi surat yang diterima detikcom.Agung pun menjelaskan duduk perkaranya. Pada tanggal 15 Juli 2007 Slamet Kirbiantoro datang kepadanya dan meminta tolong agar 4 bilyet yang berikannya dapat diserahkan ke ketua-ketua partai sebagai tanda terima kasih telah mendukung pencalonannya di DKI Jakarta.Giro-giro tersebut lalu diserahkan Agung ke pihak-pihak yang bersangkutan tanpa menyebutkan nama. Salah satunya adalah redaksi satu koran dalam rangka pencitraan positif dirinya di koran tersebut.Dengan begitu Agung membantah sekali lagi kalau dirinya melakukan pemerasan atau meminta dana secara paksa. Saat Kirbi meminta dananya dikembalikan, Agung pun mengembalikannya karena merasa sebagai orang yang menerima dan menyampaikan dana itu.Ia lalu menyayangkan kenapa hal demikian tetap ramai di media massa. Padahal dirinya sudah berusaha sebaik mungkin dengan berupaya mengambalikan dana itu.'Atas kejadian tersebut sebagai Ketua DPD PDIP DKI Jakarta, saya memohon maaf sebesar-besarnya,' katanya.Saat dikonfirmasi mengenai kebenaran surat ini, Agung tidak mengangkat ponselnya walau terdengar nada sambung.Akibat insiden ini, Agung dinonaktifkan dari jabatannya terhitung 27 September 2007. Uang mahar Kirbi Rp 1,5 miliar itu juga berbuah peringatan keras pada Wakil Ketua I DPD DKI Jakarta Audi Tambunan dan Sekretaris Erico Sotarduga. (gah/nrl)