Rapat di DPR, Pakar Ingatkan Hindari Pemilu E-Voting karena Rawan Diretas

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, George Towar Ikbal Tawakkal, menilai saat ini Indonesia belum siap menerapkan sistem pemilu berbasis e-voting. George mengatakan sistem e-voting rawan peretasan dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.

Hal itu disampaikan George dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi II DPR terkait RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2026). Dia mengaku menolak penggunaan sistem e-voting dalam bentuk direct recording electronic (DRE) maupun sistem hybrid.

"Hindari penerapan e-voting. Ini saya cenderung tidak sepakat dengan penggunaan e-voting, apa pun itu baik yang DRE, e-voting ataupun hybrid, ada beberapa model sebenarnya e-voting," katanya.

Menurut dia, persoalan utama e-voting terletak pada keamanan siber. Dia mengatakan ancaman peretasan bisa datang dari berbagai pihak.

"Saya masih melihat kita belum siap, karena rawan untuk di-hack, keamanan siber itu ngeri ya, kejahatan siber itu. Entah dari lawan politik atau dari lawan iseng, kan nggak tahu," ujar dia.

"Isu kepercayaan publik ini penelitian Riera dan Brown di Amerika Latin itu memang yang parah orang nggak percaya dengan hasil e-voting, kemudian kesiapan instrumen digital juga tidak siap," sambungnya.

George juga menyinggung pengalaman sejumlah negara maju yang sempat menerapkan e-voting namun kemudian menghentikannya. Di antaranya Jerman dan Belanda yang pernah menggunakan e-voting.

"Negara-negara maju sudah ndak mau memakai e-voting, pernah tetapi nggak jadi, berhenti mereka. Karena isu, masalah isu kepercayaannya diragukan terus," ujar dia.

Simak juga Video: Ahmad Doli Spill Sistem Pemilu yang Cocok untuk Indonesia