.webp)
Mensesneg Prasetyo Hadi merespons usulan PDIP yang mendorong pilkada langsung dengan sistem e-voting. Prasetyo mengatakan setiap usulan terkait sistem kepemiluan akan dikaji secara matang.
"Gini, e-voting sebenarnya setiap tahapan pembahasan sistem kepemiluan kita, itu selalu menjadi salah satu pokok bahasan ya. Baik e-vote yang dimaksud dengan e-vote adalah tata cara masyarakat kita memilih, maupun elektronik dari sisi pascapemilihannya," kata Prasetyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/1/2026).
Pras mengatakan usulan dari PDIP wajib untuk dipertimbangkan. Juru bicara Presiden Prabowo Subianto itu menekankan sistem pemilu terbaik adalah yang sejalan dengan karakter bangsa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Menurut kami sebagai pemerintah wajib ya (untuk mengkaji), kita bersama-sama mari semua mencurahkan pemikiran untuk mendesain pemilu kita itu jauh lebih baik lagi," kata Prasetyo.
"Tetapi sebagaimana yang tadi juga sudah kami tegaskan bahwa yang paling mendasar adalah bagaimana sistem pemilihan itu satu adalah mencerminkan sistem yang kita yakini paling tepat untuk bangsa dan negara kita," sambungnya.
Pras menekankan sistem yang dianut negara lain belum tentu cocok diterapkan di Indonesia. Ketua DPP Partai Gerindra itu mengatakan setiap usulan akan dikaji dan diputuskan sesuai dengan budaya Indonesia.
"Karena masing-masing negara punya sistem yang kemudian tidak selalu sistem negara lain itu lebih baik atau cocok diterapkan di negara kita," kata Prasetyo.
"Ya siapa pun itu pemerintah, kemudian DPR, kemudian teman-teman akademisi yang memiliki keilmuan dalam sistem itu kepemiluan. Tapi tujuannya itu. Bukan tujuannya untuk misalnya sistem yang kami gagas itu adalah yang paling benar atau sistem ini yang paling benar, tidak. Mari kita mencari sistem yang memang betul-betul itu sesuai dengan budaya karakter bangsa kita," tambahnya.
PDIP Usul Pilkada E-Voting
Sebelumnya, PDIP menegaskan sikap mendukung pilkada tetap digelar secara langsung. PDIP memberikan usulan penerapan sistem e-voting untuk menekan biaya mahal dalam pilkada.
PDIP menilai pilkada langsung penting untuk memperkuat legitimasi kepemimpinan daerah. Selain itu, hal ini disebut demi memberikan kepastian masa jabatan kepala daerah yang bersifat tetap selama lima tahun.
"Rakernas I Partai menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui pelaksanaan pilkada secara langsung guna memperkuat legitimasi dan kepastian masa jabatan yang bersifat tetap 5 tahun," kata Ketua DPD PDIP Aceh Jamaluddin Idham membacakan keputusan Rakernas PDIP yang digelar di Ancol, Jakarta Utara, Senin (12/1).
"Berkaitan dengan hal tersebut, Rakernas I mendorong pelaksanaan pilkada yang biayanya rendah, antara lain menerapkan e-voting, penegakan hukum bagi pelanggaran pemilu seperti money politics, mencegah pembiayaan rekomendasi calon, pembatasan biaya kampanye, profesionalitas, dan integritas penyelenggara pemilu," sambung dia.
Tonton juga video "PDIP Dukung Pilkada Langsung, Cak Imin Sebut PKB Konsisten Via DPRD"
